Good Goverment

ADALAH Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi yang mengingatkan agar seluruh aparatur di negara ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, sebab rakyat adalah tuan bagi para aparatur. MENPAN menegaskan, rakyat itu adalah tuan di negeri ini, oleh karena itu aparatur adalah pelayannya. Dengan demikian, maka aparatur negara harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh rakyat di negeri negara. Untuk itu, maka perlu dilakukan upaya pendayagunaan aparatur negara agar dalam melakukan pelayan publik aparatur negara bekerja lebih efisien, efektif, dan produktif.

Spirit dari stetemen itu, tampaknya MENPAN tengah mengingatkan bahwa sekarang aparatur tidak seperti jaman dulu yang lebih menjadi perpanjangan tangan kepentingan pengusa. Tidak lupa, ia juga menegaskan ada dua hal yang sedang dijalankan untuk menata birokrasi atau aparatur negara, agar ada kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, sehingga terjadi transpormasi komitmen dari aparatur sebagai penguasa menjadi pelayan dan mendahulukan peranan dari wewenang.

Harapan Menpan itu, jelas menuntut perubahan pola, bila selama sebelumnya aparatur negara itu tak ubahnya pangreh projo (minta dilayani) yang selama ini menjadi mind set aparatur negara, harus siap untuk dirubah menjadi pamong projo (siap melayani). Dengan demikian, statemen itu harus dipandang sebagai political will reformasi birokrasi pelayanan publik untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Sebelumnya, saat menjabat Presiden, Megawati pernah mengungkapkan bahwa birokrasi di Indonesia adalah birokrasi keranjang sampah. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya enggan menaikkan gaji PNS karena dinilai kurang produktif dengan indikasi pelayanan yang diberikannya dinilai lamban dan berbelit-belit.
Birokrasi PNS sebagai birokrasi keranjang sampah bukan hanya isu belaka karena hampir 60% PNS bekerja serabutan dan tanpa punya keinginan dan motivasi kuat untuk bekerja secara profesional..

Beberapa kritikan pedas terhadap kinerja PNS dan sistem birokrasinya hendaknya dapat memacu instansi terkait untuk sesegera mungkin mereformasi manajemen PNS. Masyarakat sedang menunggu apa gerakan Menpan selanjutnya untuk memperbaiki citra PNS dan birokrasi yang makin merosot.

Paling tidak, ada lima catatan yang menjadi masalah mengapa pelayanan publik selama ini rendah. Pertama, rendahnya kualitas produk layanan. Tak dapat dipungkiri lagi kualitas produk layananpublik mendasar kualitas tak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Kedua, rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan. Jika dikaji, hal ini diakibatkan paradigma yang tidak memposisikan masyarakat sebagai tujuan sekaligus subyek dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang tidak memiliki daya tawar. Ketiga, ketiadaaan akses bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Keempat, ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Masyarakat tidak diposisikan sebagai subyek dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka keluhan masyarakat tidak dianggap penting. Kelima, ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan.

***
BELUM lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2007.
Kata presiden, sebagai bagian dari dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi, akan dialokasikan kenaikan 23,3% anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007. Dalam perhitungan belanja pegawai antara lain ditampung: (i) peningkatan gaji pokok aparatur negara dan pensiun; (ii) pembayaran gaji dan pensiunan bulan ketiga belas; (iii) perbaikan tunjangan struktural dan beberapa tunjangan fungsional; (iv) peningkatan tunjangan profesi guru dan dosen; (v) anggaran gaji PNS pusat baru sekitar 50.000 orang yang sebagian besar berasal dari pegawai honorer; (vi) kenaikan uang makan dan lauk-pauk bagi anggota TNI dan Polri sekira 20%; serta (vii) peningkatan iuran pemerintah untuk membantu perbaikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan.

Dengan rencana kenaikan gaji PNS tersebut, anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2007 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada 2006, anggaran belanja pegawai sebesar Rp 85 triliun, tahun 2007 naik menjadi Rp 94, 9 triliun.

Kenaikan gaji pada pemerintahan sebelumnya pernah dilakukan oleh presiden Abdurrahman. Alasan utama untuk menaikkan gaji PNS, termasuk anggota TNI/Polri, yakni meningkatkan kesejahteraan mereka, karena selama ini dinilai penghasilan riil yang dibawa pulang ke rumah (take home pay) kurang memadai. Dengan kenaikan itu, penghasilan riil setiap bulan bagi seorang PNS minimal Rp 1 juta.

****
MENINGKATKAN pelayanan publik, memang hal paling mendasar dan harus menjadi kesadaran aparatur negara. Masyarakat sebagai pelanggan perlu dilayani secara maksimal mengingat semua dana untuk membayar gaji mereka berasal dari masyarakat atau publik. Sehingga wajar saja jika masyarakat menuntut pelayanan prima dari instansi para pejabat publik.

Untuk itu, maka kebiasaan yang selama ini terjadi harus dirubah 180 derajat। Masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan segala daya dan upaya agar urusannya cepat selesai. Prinsip yang diam-diam setia menerapkan prinsip, jika masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Tentu saja harus segera diakhiri.


Untuk itu, ada beberapa usulan untuk merubah birokrasi keranjang sampah menjadi birokrasi yang efektif dan efisien. Di antaranya, pertama, kebijakan zero growth harus segera diganti dengan kebijakan reduction growth. Kedua, kekurangan jumlah PNS di suatu departemen dapat dipenuhi dari departemen lainnya. Ketiga, struktur gaji PNS dibenahi dengan menerapkan merit system. Keempat, penyusunan kriteria dan indikator kinerja untuk masing-masing instansi pemerintah harus segera dilaksanakan dikaitkan dengan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan terakhir, pejabat yang dipilih untuk jabatan tertentu harus dipertimbangkan kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitasnya.

STUDI HISTORIS PERKEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI KONSEP DAN APLIKASINYA (2)

Ditulis oleh orangbuton di/pada 14 Maret 2009

C. Permasalahan

Dengan melihat perkembangan Organisasi Pemerintah daerah dari masa kemerdekaan hingga sekarang, jika dilihat dari perjalanan sejarah pembentukan daerah di Indonesia, bentuk atau susunan dalam Organisasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Susunan Organisasi) berubah-ubah sejalan dengan kondisi dan situasi waktu.

Berdasarkan pemikiran dan perkembangan metodologi ilmu pemerintahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka timbul suatu permasalahan apakah Studi Historis dapat dipelajari dalam Metodologi Ilmu Pemerintahan (MIP) dalam konteks perkembangan Organisasi Pemerintah Daerah ?

D. Studi Histori Organisasi Pemerintah Daerah

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas dan mengetahui secara jelas perkembangan sejarah (historis) Organisasi Pemerintah Daerah di indonesia, maka perlu kita ketahui gejalan-gejala pemerintahan yang merupakan aktifitas sosial yang berkelanjutan dan terus menerus mengalami perubahan baik secara evollutif, evolutif dipercepat ataupun revolutif. (Sadu Wasistiono 19 : 2003).

Sejalan dengan uraian diatas, Nawawi (2001 : 79-80) menjelaskan selanjutnya sumber data dalam metode penelitian historis dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peninggalan material antara lain berupa candi, piramid, fosil, monumen-monumen, senjata, perhiasan, bangunan-bangunan tempat tinggal, peralatan atau perkakas kelengkapan kehidupan, benda-benda budaya, tempat-tempat keramat dan lain-lain ;

2. Peninggalan tertulis antara lain berupa prasasti, relief, daun bertulis (misalnya daun lontar), kitab-kitab, naskah-naskah perjanjian, arsib negara dan lain-lain ;

3. Peninggalan tak tertulis / budaya antara lain berupa ; cerita rakyat/dongeng, bahasa, adat-istiadat/hukum, kepercayaan dan lain-lain.

Untuk memahami gejala pemerintahan yang terjadi dari kurun waktu yang terdahulu sampai pada sekarang, dapat pula digunakan studi sejarah (historis), yang secara umum sistem sosial dapat dipahami memlalui dua model yaitu :

a. Model sinkronis ;

b. Model diakronis.

Model sinkronis adalah menggambarkan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan bagiannya. Pendekatan struktur dan fungsional dalam ilmu sosial merujuk pada model sinkronis (ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan antropologi).(sadu wasistiono, 20 : 2003). Melihat karakteristiknya, maka dalam penulisan makalah ini kami akan mencoba membahasnya dengan menggunakan model sinkronis, yang lebih banyak di gunakan dalam ilmu pemerintahan.

Sehubungan dengan itu, Aries Djaenuri (2001) mengatakan mengenai konsep local government memiliki beberapa dimensi yaitu ; sosial, ekonomi, geografi, hukum, politik, dan dimensi administrasi. Administrasi dalam local government dengan asas desentralisasi dasar terbentuknya, dimana desentralisasi yang ada di Indonesia dan di luar secara teori ada 2 asas yang dianut dalam sistim pemerintahan (Cheema and Rondenelli : 1983), yaitu :

1. Asas Keahlian (di pusat)

2. Asas kedaerahan (di daerah) secara teori mencakup:

Muthalib dan Alikhan Akbar dalam Aries Djaenuri (2001) menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi local government yaitu; histories (perjalanan sejarah), culture, tradition and religious (tradisi keagamaan), geografi dan demografi, politic, economi condition dan sosial condition

Dalam pembahasan makalah ini kami menitikberatkan pada dimensi perkembangan sejarah Organisasi Pemerintah Daerah dilhat pada masa Kemerdekaan.

Dalam Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, menurut sementara pihak dikatakan merupakan gabungan nilai-nilai organisasi yang baik dari Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah sebelumnya. Sekalipun untuk saat ini masih dirasakan ada beberapa kelemahan. Selain itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Dengan susunan ini diharapkan ada kerjasama yang harmonis antara keduanya.

Berangkat dari gambaran dan pembahasan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Organisasi Pemerintahan daerah disini adalah Susunan organisasi Pemerintah daerah. Untuk mengetahui perkembangan secara historis, dibawah ini akan dibahas secara berturut-turut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah

Menurut Undang-undang ini, susunan Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Eksekutif. Keduanya diketuai oleh Kepala Daerah.

Kepala Daerah sebagai organ daerah dan organ Pemerintah Pusat. Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Badan Legislatif yang mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah dan menjalankan peraturan-peraturan atasan dan wewenang diantara keduanya. Badan eksekutif menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Kedudukan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 adalah seperti pada masa Hindia Belanda, yaitu mempunyai fungsi rangkap sebagai organ pemerintah daerah disamping sebagai pejabat Pemerintah Pusat di daerah. Ini menimbulkan pemerintahan dualistik, yaitu pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi, keselarasan dalam penyelenggaraan wewenang daerah dan wewenang pusat di daerah tergantung pada kebijakan Kepala daerah masing-masing. (The Liang Gie, 68 : 1965).

Disini tampak bahwa peran Pemerintah Pusat di daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah terdiri dari dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, keduanya memiliki ketuanya sendiri-sendiri. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah dipilih oelh dan dari para anggota DPRD. Ketua Dewan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah.

Para Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih dari anggota DPRD dengan dasar perwakilan berimbang (yaitu menurut perimbangan keuangan partai-partai yang teradapat dalam masing-masing DPRD). Jumlah anggota DPD ditentukan pula dalam Undang-undang pembentukan daerah masing-masing.

Wewenang utama dewan Pemerintah Daerah ialah menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah sebagai keseluruhan atau masing-masing anggota untuk bidang tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya dimuka atau diluar pengadilan dan juga sebagai pengawas terhadap daerah-daerah setingkat dibawahnya.

Kepala daerah dapat diberhentikan oleh instansi atasan atas asal usul DPRD dari daerahnya. Masa jabatan kepala daerah tidak dibatasi lamanya. Kepala daerah menjadi ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah dan berkedudukan sebagai wakil pejabat Pemerintah Pusat. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepala daerah mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Organisasi Pemerintah Daerah menurut Undang-undang ini tergambar sebagi berikut : Pemerintah Daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah di samping ada kepala daerah yang menjadi ketua merangkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggota DPRD dipilih oleh rakyat untuk 4 (empat) tahun menurut ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-undang tersendiri. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih dari oleh dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar perwakilan berimbang menurut ketentuan dalam undang-undang pembentukan daerah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Seseorang yang berhenti sebagai anggota DPRD dengan sendirinya berhenti menjadi Anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Kepala daerah mengetahui dan merangkap menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah Swatantra dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Demikian cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Tetapi berhubung keadaan dan perkembangan masyarakat daerah-daerah dewasa ini belum menjamin berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah oleh rakyat, maka untuk sementara Kepala Daerah Swantantra dipilih oleh DPRD untuk 4 (empat) tahun, pemilihan itu dapat diambilkan dari anggota DPRD atau orang luar yang memenuhi syarat.

Kepala Daerah Istimewa Tingkat I diangkat oleh Presiden, sedangkan untuk daerah tingkat II dan III oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuknya. Pengangkatan itu diambil dari calon yang diajukan DPRD dari keturunan keluarga Swapraja (kerajaan) yang berkuasa dijaman sebelum RI merdeka dan yang masih menguasai daerahnya, tentunya dengan memperhatikan syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan.

Disini Kepala Daerah menjadi alat daerah yang murni artinya menjalankan pemerintahan daerah secara kolegial bersma-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya.

4. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1954 tentang Pemerintah Daerah

Dalam Penetapan Presiden tersebut terjadi perubahan secara mendasar dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 yang dijelaskan bahwa pemerintah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Daerah mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pimpinan dari pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD dan oleh karena itu tidak dapat diberhentikan oleh DPRD.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Kepala Daerah dibantu sebuah Badan Pemerintah Harian (BPH), anggota badan ini sedapatnya diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD. Anggota BPH merupakan pembantu Kepala Daerah dan bebas dari keanggotaan Partai Politik.

Tugas BPH, memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta atau tidak dan menjalankan bidang pekerjaan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dengan keluarnya Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dualisme pemerintah dihapuskan, kekuasaan otonomi, medebewind dan dekonsentrasi kepada Kepala Daerah yang berfungsi sebagai organ daerah dan juga sebagai pejabat pusat. Selanjutnya dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretaris Daerah, yang pada hakekatnya merupakan satu penetapan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di daerah-daerah termasuk dapat juga dibentuk susunan pemerintah daerah dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara. Disamping itu penetapan presiden juga memperbaharui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan tugas otonomi dan tugas pemerintahan umum pusat.

Sekretaris daerah dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai alat daerah dan alat pusat. Mengingat pentingnya jabatan ini maka persyaratan kecakapan menjadi unsur utama.

Sekretaris Daerah tersebut dipilih dan diangkat oleh DPRGR di antara calon-calon yang diajukan Kepala Daerah.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Dari pasal-pasal dan penjelasannya dapat dikemukakan susunan pemerintah daerah sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari di bantu oleh wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Daerah ;

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai pimpinan yang teridiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang jumlahnya menjamin poros Nasakom ;

- Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh :

a. Presiden bagi Daerah Tingkat I ;

b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II ;

c. Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat II.

Posisi Kepala Daerah tergambar sebagai berikut :

ü Kepala Daerah memegang memegang jabatan untuk masa 5 tahun atau masa yang sama dengan masa duduk DPRD ;

ü Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan DPRD kecuali apabila penguasa yangberhak mengangkat menghendakinya ;

ü Kepala Daerah adalah pegawai negara, pelaksana politik pemerintah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada :

a. Sebagai alat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah :

1) Memegang pimpinan kebijaksanaan politik potensionil daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2) Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan dengan pemerintah daerah ;

3) Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah ;

4) Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat.

b. Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah memimpin peleksanaan kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah baik dibidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang perbantuan.

Kepala Daerah memberikan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali setahun kepada DPRD atau apabila diminta oleh dewan tersebut atau apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah sendiri. Dalam hubungan ini Kepala Daerah tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD. Kepala Daerah merupakan wakil dari pada daerahnya di dalam dan diluar pengadilan.

Dalam Undang-undang ini tampak jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta, (2000), bahwa Kepala Daerah hanya sebagai alat Pusat dan Pusat sepenuhnya mengendalikan daerah. Mengenai campur tangan atau pengendalian Pusat terhadap daerah ini, antara lain juga tampak dalam hal :

a. Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan daerah ;

b. Kepala Daerah (sebagai alat Pusat) mempunyai kekuasaan utnuk menangguhkan keputusan DPRD apabila bertentangan dengan GBHN dan kepentingan umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;

c. Kepala Daerah disahkan (diangkat) oleh presiden untuk daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri atas Persetujuan Presiden untuk daerah Tingkat II. Kepala Daerah yang diangkat dapat dari orang-orang di luar calon yang diajukan oleh DPRD.

Mengenai Badan Pemerintah Harian, Undang-undang ini menetapkan bahwa dalam Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian menurut kebutuhan :

a. Bagi Daerah Tingkat I sekurang-kurangnya 7 orang ;

b. Bagi Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya 5 orang ;

c. Bagi Daerah Tingkat III sekurang-kurangnya 7 orang ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Bertolak dari kelemahan-kelemahan Undang-undang sebelumnya, maka pada masa pemerintahan Orde baru dilakukan perombakan mendasar dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui kebijakan yang tertuang di garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, yang antara lain mengatakan :

a. Asas desentralisai digunakan seimbang dengan asas dekonsentrasi dimana asas dekonsentrasi tidak lagi dipandang sebagai suplemen atau pelengkap dari asas desentralisasi ;

b. Prinsip yang dianut tidak lagi prinsip otonomi yang seluas-luasnya, melainkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Di kemudian hari, MPR dengan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 menambahkan kata dinamis di samping kata nyata dan bertanggungjawab.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang ini juga menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini dianut untuk mengganti sistem otonomi rill dan seluas-luasnya yang dianut oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Kalau dilihat dari susunan Pemerintahan Daerah dimana dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Susunan yang demiukian dimaksudkan untuk menghilangkan kesan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, dimana eksistensi dan peran DPRD lebih banyak “didominasi” oleh kepala daerah sehingga kepala daerah merupakan komponen utama dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah, hal mana tampak dengan adanya predikat sebagai Penguasa Tunggal yang melekat dalam jabatan tersebut.

Sejalan dengan kebijaksanaan itu, posisi Kepala Daerah/wilayah senagaja diletakkan pada titik yang lebih mendekat kepada pusat, dengan peranan yang mengarah kepada upaya agar keinginan daerah tidak dimanifestasikan dalam bentuk tuntutan yang “memaksa” Pemerintah Pusat.

Konstruksi seperti itu diharapkan akan menjamin tumbuhnya kerjasama yang serasi antara kedua unsur, demi terwujudnya tertib pemerintahan di daerah. Ada pembagian tugas yang jelas antara kepala Daerah dengan DPRD yaitu Kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD membuat Peraturan Daerah, dan peraturan daerah yang dibuat bersama itu ditandatangani oleh Kepela Daerah dan Ketua DPRD. Walaupun DPRD unsur pemerintah daerah tetapi tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, karena bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggungjawab Kepala Daerah. (Mustari Pide, A., 135 : 1999)

Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah kabupaten atau Kotamadya, karena itu disebut Kepala Wilayah Kabupaten dan Kepala Daerah Tingkat II disatukan menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan sebutan Kepala Wilayah Kotamadya disatukan menjadi Walikotamadya Kepala Daerah Tingakat II (Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Peleksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974).

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut sistem otonomi materiil. Sehingga bentuk Dinas Daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang mana dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II, yang dibentuk berdasarkan terjadinya penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah”. (Sujamto, 1984 : 116).

Ketentuan tersebut diatas merupakan pelaksanaan yang konsekuen kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dalam penjelasan umumnya antara laian menyatakan bahwa : “Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Pembentukan Dinas daerah untuk melaksnakan urusan-urusan yang menajdi wewenang Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Daerah dengan suatu undang-undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan”.

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 lebih banyak bersifat mendasar, sehingga memperlihatkan paradigma baru tentang pemerintahan daerah. Perubahan yang mendasar dalam UU ini dimaksud menyangkut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah; pembagian wilayah; kewenangan daerah otonom; prinsip otonomi daerah; susunan pemerintahan daerah; mekanisme pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban kepala daerah; mekanisme pengawasan; prosedur penyusunan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; serta penyatuan pengaturan tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan pemerintahan daerah.

Dilihat dari susunan pemerintahan daerah pada Undang-undang ini dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah. DPRD merupakan Badan Legislatif daerah sedangkan Pemerintah Daerah merupakan Badan Eksekutif Daerah.

Pemerintah Daerah teridiri atas Kepala daerah dan Perangkat Daerah lainnya. Kepala daerah Propinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala daerah Kota disebut Walikota. Kepala Daerah Propinsi karena jabatannya adalah juga Kepala Daerah administrasi sebagai Wakil Pemerintah.

Di samping itu, dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 ini, yang melakukan pemisahan DPRD dari Pemerintah Daerah juga dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah termanifestasi lebih lanjut lewat pemberian peran yang relatif lebih besar kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan (legislative function), fungsi perwakilan (representative function), dan fungsi pengawasan (control function).

Untuk menjalankan fungsi tersebut diatas, kepada DPRD diberikan hak-hak tertentu, yaitu hak meminta pertanggungjawaban gubernur, bupati dan wlikota, hak meminta keterangan-keterangan kepada Pemerintah Daerah (hak interpelasi), hak mengadakan penyelidikan hak angket), hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah (hak amandemen), hak mengajukan rancangan peraturan daerah Ihak inisiatif) , hak menentukan anggaran belanja DPRD (hak budget), dan hak menetapkan peraturan tata tertib DPRD (pasal 19 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999)

Dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang ini, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepadsa DPRD pada setiap akhir tahun anggaran, atau atas permintaan DPRD untuk hal-hal tertentu (pasal 45). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD propinsi. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (pasal 31 ayat 2 dan 4). Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota (pasal 32 ayat 4).

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan Undang-undang ini, kebijakan desentralisasi menjadi lebih lebih ketat. Kewenangan yang tadinya sangat luas diberikan kepada daerah, pelan-pelan mulai di tarik kembali kepusat.

Dalam pemberian kewenangan kepada daerah melaui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang tadinya daerah memiliki kewenangan yang diberikan untut menyelenggarakan kewenangan itu secara utuh kali ini diatur lebih detail termasuk bagaimana peranan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah pusat mengeluarkan rambu-rambu yang sangat ketat mulai dari besaran organisasi sampai dengan jumlah dengan jumlah SKPD yang boleh didirikan bagi suatu daerah tertentu menurut syarat-syarat yang yang telah ditentukan.

E. Penutup

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang seyogyanya dimaknai sebagai manifestasi pesan konstitusional yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945, yang selama era pemerintahan orde baru belum diwujudkan secara konsisten.

Demikian kami mencoba mengaplikasikan pemikiran dan konsep dari studi historis dengan melihat perkembangan Organisasi Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah sepanjang sejarah yang kesemuanya tersebut dimaksudkan dalam rangka pengembangan ilmu pemerintahan, yang dikaitkan dengan fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Adian, D., Gahral, 2002, Menyoal Obyektivisme Ilmu Pengetahuan, Teraju, Jakata.

Cheema and Rondinelli, 1983, Decentralization and Development-Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi.

Darumurti, K. D,. dan Rauta, U., 2000, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djaenuri, Aries, 2001, Perbandingan Pemerintahan Lokal (Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara), IIP, Jakarta

Djohan, Djohermansyah, 1997, Fenomena Pemerintahan, Yasrif Watampone, Jakarta.

Manan, Bagir, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Musa, M.,Nurfitri, Titi, 1988, Metodologi Penelitian, Fajar Agung, Jakarta.

Muslimin, Amrah, 1986, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Penerbit Alumni, Bandung.

Mustari p., A., 199, Otonomi daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.

Ndara, Taliziduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bhineka Cipta, Jakarta.

Narbuko, Cholid, and Ahmadi, Abu, 1997, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara Jakarta.

Nawawi, Hadari., 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sujamto, 1984, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumargono, 1995, Jati Diri Ilmu Pemerintahan ; Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

Taryadi, Alfons, 1989, Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper. Penerbit Pt Gramedia. Jakarta.

Van Ylst, Franciscus, 1998, Hakekat Ilmu Pemerintahan, Tesis S2 Universitas Indonesia. Tidak Dipublikasikan.

Wajong, J., 1975, Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jakarta.

Wallerstein, Immanuel, 1997. Lintas Batas Ilmu Sosial, Terjemahan. Penerbit LKiS, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu, 2001, Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai), Alqaprint, Jatinangor.

————-, 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqaprint, Jatinangor.

————-, 2003, Materi Kuliah Metodelogi Ilmu Pemerintahan, Pasca Sarjana STPDN, Jatinangor.

C. Jurnal

Muchsan, 2000, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 : Perspektif Yuridis, Insist Press, Yogyakarta.

Pamudji, Soeparni, XIX, Makna Daerah Tingkat II Sebagai Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Daerah, CSIS.

D. Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah 1988-1991, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 1972.

Surianingrat, B., dan Marsono, 1972, Himpunan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintah Daerah, Jilid I s/d III, Penerbit Percetakan Baru, Bandung.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Manajemen Training

Badan Koordinasi Nasional
Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Periode 2003 – 2005
Aku dengar; Aku lupa
Aku lihat; Aku ingat
Aku lakukan; Aku paham
Aku sampaikan; Aku mahir
Manajemen Training - ii
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr wb
Alhamdulillah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Modul Pelatihan
Manajemen Training ini dapat hadir di tangan saudara-saudara sekalian. Tak
lupa salam dan shalawat senantiasa kita sampaikan pada Nabi Muhammad
saw yang telah membawa kita dari dunia gelap gulita menuju tempat yang
terang benderang.
Modul ini dibuat sebagai wujud komitmen kami dalam rangka meningkatkan
kualitas dan standarisasi pertrainingan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
yang kita cintai. Lembaran-lembaran kertas ini berupa jawaban atas
pertanyaan “Bagaimana mengelola sebuah training bagi para pengelola
latihan ?”. Jadi secara sederhana, modul ini adalah petunjuk mengenai
Training Pengelola Latihan atau TPL.
Training Pengelola Latihan ini ditujukan untuk para kandidat Master of
Training (MoT), jadi pada modul ini tidak dijelaskan teknik-teknik pengajaran,
tetapi lebih ditekankan pada teknik mengelola suatu pelatihan. Modul ini juga
tidak dikhususkan untuk pengelolaan training formal di HMI, tetapi jauh
daripada itu, dapat dipergunakan untuk mengelola jenis training apa pun.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pihak yang telah membantu sehingga modul ini dapat berada di
tangan saudara-saudara, semoga Allah SWT membalas amal mereka dengan
ganjaran yang berlipat ganda. Semoga modul ini bermanfaat, selamat
berkreasi !
Billahittaufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum wr wb
Jakarta, 04 Jumadil Awwal 1427
01 Juni 2006 M
TIM PENYUSUN
Manajemen Training - iii
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
SAMBUTAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI NASIONAL
LEMBAGA PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Assalamu’alaikum wr wb.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Shalawat serta salam kita
haturkan untuk uswah manusia, Nabi Muhammad saw, yang telah membawa
kita dari kehidupan dzulumat menuju kehidupan penuh nur. Semoga cahaya
Islam segera tegak.
Sebagaimana yang kita ketahui, pada Kongres XXV HMI di Makassar, kita
semua bertekad untuk Membangun HMI Baru dan Masa Depan Bangsa.
Ini berarti bahwa kita semua harus berupaya untuk mengubah diri menjadi
lebih baik. Dalam salah satu ketetapannya, Lembaga Pengelola Latihan (LPL)
diubah menjadi Badan Pengelola Latihan (BPL). Tentu saja perubahan ini
tidak sekedar perubahan nama belaka, tetapi lebih jauh daripada itu, harus
menyentuh pada mental model atau cara pandang kita, dan akan diikuti
dengan perubahan sistem, yang muaranya adalah perubahan segala sikap
dan prilaku.
Dasar pemikiran yang melandasi perubahan LPL menjadi BPL adalah pertama,
selama ini masing-masing LPL di seluruh cabang HMI (yang memiliki LPL
tentunya), tidak memiliki sinergi antara satu dengan lainnya, dalam arti
masing-masing berjalan sendiri tanpa ada kesamaan visi, ini terjadi karena
LPL tersebut tidak memiliki induk yang memiliki kewenangan untuk
menyamakan persepsi, LPL-LPL HMI cabang hanya berinteraksi/berhubungan
kerja sama di dalam cabangnya masing-masing. Memang benar di tingkat
nasional ada Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan (Bakornas
LPL HMI), namun sayangnya badan ini hanya berwenang untuk
mengoordinasikan tanpa memiliki kewenangan instruktif, padahal dalam
suatu sistem perkaderan harus memiliki keseragaman visi. Kedua, dengan
berubahnya menjadi badan, BPL dapat lebih mandiri untuk melaksanakan
tugas-tugasnya, tanpa ada ketergantungan pada organisasi induknya.
Sesungguhnya tugas LPL atau BPL hanya ada dua yang utama, yaitu (1)
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola latihan, dan (2)
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pertrainingan, yang konsekuensi
logisnya adalah senantiasa menyiapkan pengelola pelatihan yang baik, dan
mengelola pelatihan.
Untuk mencetak para pengelola latihan, selama ini dilakukan Senior Course
(SC), atau pelatihan yang sejenis. Namun pada pelaksanaannya SC juga
hanya sekedar ‘parade seminar’, padahal pelatihan sejenis ini seharusnya
lebih ditekankan pada peningkatan keahlian, sehingga perlu banyak simulasi
atau praktek. Memang sudah banyak pula yang melaksanakan SC
Manajemen Training - iv
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
‘sesungguhnya’, tetapi outputnya baru sebatas instruktur atau pemberi
materi, bukan pengelola latihan. Berdasarkan dari realitas tersebut, maka
dalam pola pembinaan pengelola latihan coba disusun pelatihan yang
berjenjang. Pertama, seorang kader yang ingin menjadi pengelola latihan
harus mengikuti Training of Trainer (ToT), dimana dalam pelatihan ini para
pengelola latihan pemula dibekali teknik-teknik dalam memberikan materi
dan mengelola forum, dan pemantapan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP).
Kedua, setelah memiliki pengalaman yang ‘cukup’ mereka kembali harus
mengikuti Training of Training Management, dalam pelatihan ini mereka
diberikan pengetahuan bagaimana mengelola sebuah pelatihan, pemantapan
materi-materi LK I, dan simulasi pengelolaan LK I. Ketiga, setelah memenuhi
kualifikasi tertentu, mereka dapat mengikuti Pelatihan Pengelolaan LK II,
dimana dalam pelatihan ini mereka diberikan pendalaman tentang materimateri
LK II, dan simulasi pengelolaan LK II. Terakhir, mereka diberikan
Pelatihan untuk Mengelola Pelatihan (mirip dengan pelatihan tahap 2) dengan
materi-materi pelatihan AMT, Kewirausahaan, dan lain sebagainya.
Dalam rangka menanamkan pondasi dalam pola pembinaan ini, Badan
Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan (Bakornas LPL) yang periode
kepengurusannya telah berakhir ini, melakukan pembenahan terhadap sistem
yang ada di LPL untuk menyesuaikan dengan BPL, salah satunya dengan
membuat modul-modul pelatihan yang dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan pelatihan, salah satunya adalah Modul Pelatihan Manajemen
Training yang ada di tangan kawan-kawan sekarang ini. Ini merupakan
wujud komitmen kami dalam memperbaiki HMI, dan jangan dianggap sebagai
‘kejar setoran’ karena dilakukan di akhir kepengurusan.
Pada kesempatan ini, atas nama pengurus Badan Koordinasi Nasional
Lembaga Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LPL HMI)
periode 2003 – 2005 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang membantu
dalam penyusunan modul ini. Semoga Allah membalasnya.
Akhirnya selamat membaca dan mengaplikasikan modul ini, tentu saja
dengan pengembangan kreasi yang sesuai dengan kearifan lokal masingmasing
daerah. Semoga modul ini bermanfaat.
Yakin Usaha Sampai
Billahittaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum wr wb
Jakarta, 04 Jumadil Awwal 1427 H
01 Juni 2006
PENGURUS
BADAN KOORDINASI NASIONAL
LEMBAGA PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
ENCEP HANIF AHMAD HASBULLAH KHATIB
Ketua Umum Sekretaris Umum
Manajemen Training - v
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
DAFTAR ISI
01. Pendahuluan 1
- Bagaimana Menggunakan Panduan Ini ? 2
- Bahan-bahan yang dibutuhkan 4
- Mempersiapkan Lokakarya/Pelatihan 4
02. Modul-Modul Pelatihan 5
- Modul 1 : Pembukaan & Perkenalan Peserta 7
- Modul 2 : Penyusunan Harapan Peserta 9
- Modul 3 : Tujuan, Penyusunan Jadwal, dan Metodologi 11
- Modul 4 : Kaji Ringkas Dasar-dasar Pengelolaan Latihan 13
- Modul 5 : Penjajagan Kebutuhan Pelatihan 15
- Modul 6 : Analisis Jabatan dan Tugas 17
- Modul 7 : Menentukan Klasifikasi Peserta Latihan 19
- Modul 8 : Merumuskan Tujuan Pelatihan 21
- Modul 9 : Rancangan Program Pelatihan I 24
- Modul 10 : Rancangan Program Pelatihan II 26
- Modul 11 : Rancangan Program Pelatihan III 28
- Modul 12 : Menyusun Rencana Program Pelatihan 30
- Modul 13 : Menyusun dan Mengembangkan Kerangka Acuan 32
- Modul 14 : Menyelenggarakan Program Pelatihan 34
- Modul 15 : Evaluasi Program Pelatihan 35
- Modul 16 : Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutup 37
03. Kumpulan Isi Materi 39
04. Penutup 61
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Pendahuluan
Selama ini, berdasarkan pengamatan umum Bakornas LPL HMI, banyak sekali
program pelatihan yang dilakukan, dikelola "ala kadarnya". Seringkali,
program pelatihan disusun dan dilaksanakan karena sekedar menjalankan
program kerja (kejar setoran). Program pelatihan yang dilakukan, seperti
halnya kegiatan yang lain dalam kegiatan HMI, dilakukan tanpa adanya
upaya-upaya yang sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan. Seringkali
dijumpai jawaban tunggal terhadap pertanyaan "mengapa pelatihan ini
diadakan", yaitu "karena ada dalam program kerja".
Menyadari hal itu, maka Bakornas LPL HMI mencoba untuk memperkenalkan
berbagai pendekatan sistematis dalam merancang dan merencanakan
pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar program pelatihan yang dilakukan dapat
dan mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi kini maupun
permasalahan yang kemungkinan terjadi karena adanya berbagai tuntutan
perubahan, yang menghendaki adanya "perubahan dalam diri HMI", dimana
salah satunya adalah "mengelola program pelatihan".
Program pelatihan, secara sepintas tampaknya sederhana, namun, bila
dicermati, membutuhkan suatu penanganan dan pengelolaan yang serius.
Dalam hal ini program pelatihan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga
ahli pelatihan saja. Program pelatihan menjadi tanggung jawab seluruh pihak
yang ada di HMI dan yang terpenting adalah adanya komitmen pimpinan
struktural HMI. Komitmen dan tanggung jawab tersebut beranjak dari awal,
pada saat penjajagan dan identifikasi kebutuhan pelatihan sampai dengan
tindak lanjut pelatihan.
Bilamana tidak ada tanggung jawab dan komitmen semua pihak, maka
program pelatihan apapun juga, dengan biaya sebesar apapun juga, tidak
akan mempunyai manfaat dan dampak yang berarti.
Modul ini menjabarkan dan menguraikan beberapa langkah strategis dan
sistematis dalam mengelola program pelatihan, mulai dari penjajagan
kebutuhan pelatihan sampai dengan rencara tindak lanjut. Secara singkat
dapat dijabarkan sebagai berikut:
• Identifikasi dan penjajagan kebutuhan dan penentuan prioritas
kebutuhan pelatihan
• Memilih dan menetapkan orang-orang yang perlu mendapatkan
pelatihan, jumlah peserta dan lain sebagainya.
• Merumuskan tujuan pelatihan
• Menyusun dan mengembangkan sillabus pelatihan, kurikulum
pelatihan dan lain sebagainya.
• Merencanakan program pelatihan lebih terperinci
• Melaksanakan program pelatihan
• Melakukan evaluasi dan
• Pengembangan rencana tindak lanjut
Diharapkan bahwa melalui tahapan-tahapan tersebut di atas, pengelolaan
program pelatihan dapat lebih menjawab tuntutan saat ini.
Manajemen Training - 2
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Berdasarkan pengamatan Bakornas LPL HMI selama ini, pendekatan yang
dianut dalam pelatihan ataupun lokakarya adalah melalui pendekatan
pendidikan orang dewasa (Andragogy) melalui proses "Daur Belajar
Berdasarkan Pengalaman" (Experiential Learning Cycle) dan "Belajar Sambil
Bekerja" (Learning By Doing). Hal ini disebabkan karena pada umumnya
peserta pelatihan atau lokakarya adalah "orang dewasa" yang telah
mempunyai pengalaman dan mengalami sendiri "manis-pahit-asinnya"
belajar, bukankah pesertanya semua mahasiswa ?.
Sebagai implikasi dari pendekatan andragogis tersebut di atas adalah
penggunaan metoda pelatihan oleh fasilitator, peranan fasilitator dan peserta,
manajemen kelas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam proses
belajar bagi orang dewasa. Hal ini jauh berbeda dengan pelatihan yang
selama ini sering kita lihat, yaitu melalui pendekatan "pedagogis". Hal ini
karena pada umumnya pelatihan, apalagi pelatihan yang diselenggarakan
oleh HMI, dilaksanakan tanpa memperhitungkan aspek psikologis orang
dewasa yang jauh berbeda dengan psikologis anak dengan menerapkan
pendekatan pedagogis
Modul ini disusun sebagai salah satu panduan bagi pelatih, fasilitator dan para
pengurus bidang Pembinaan Anggota. Panduan ini diharapkan dapat
membantu mereka untuk dapat melaksanakan pelatihan/lokakarya
berdasarkan pendekatan "Daur Belajar Berdasarkan Pengalaman". Untuk itu
diharapkan pelatih atau fasilitator mampu menciptakan suasana yang
kondusif dan menyenangkan di dalam memproses terjadinya proses belajar
dengan berbagai metoda dan teknik yang memungkinkan terjadinya dinamika
dalam proses belajar.
Bagaimana Menggunakan Panduan Ini
Modul ini khusus ditujukan kepada mereka-mereka yang belum mempunyai
pengalaman dalam memainkan peranannya sebagai fasilitator, tetapi mereka
dituntut untuk bertindak dan berbuat dalam kapasitasnya sebagai fasilitator.
Kami berharap pengguna dan pemakai panduan ini menjadi pengguna dan
pemakai aktif modul ini, seorang pemakai, pengguna yang akan melakukan
kajian dan evaluasi secara terus menerus atas tahapan, langkah maupun
materi yang disajikan berdasarkan sudut pandang dan pengalaman pemakai
panduan ini. Pemakai yang akan menyesuaikan langkah dan proses yang ada
di panduan ini guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
berkembang dan terjadi. Dengan demikian maka modul ini bukanlah sesuatu
yang mengikat dan bersifat keharusan apalagi dogmatis untuk diikuti secara
kaku dan kaku.
Secara umum, modul ini terbagi menjadi dua bagian penting dan pokok dalam
melaksanakan pelatihan atau lokakarya, yaitu:
• Panduan proses, yang disebut dengan "Modul", dan
• Kumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan
Manajemen Training - 3
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Bagian pertama, adalah "Panduan Proses" yang tertuang dalam bentuk
"Modul" untuk setiap atau beberapa pokok bahasan materi atau topik
tertentu. Modul ini hanya diperuntukkan bagi fasilitator, sebagai alat bantu
untuk memproses terjadinya kegiatan belajar melalui langkah-langkah
tertentu, walaupun disadari bahwa langkah langkah tersebut bukanlah
sesuatu yang mutlak.
Setiap modul berisikan;
• Tujuan; yaitu rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam proses
belajar tersebut.
• Waktu; yang dibutuhkan (perkiraan) untuk memproses kegiatan
belajar. Alokasi waktu didasarkan pada perkiraan belaka dan bersifat
fleksibel. Anda dapat memutuskan sendiri
• Latar Belakang (Dasar Pemikiran); uraian singkat tentang topik
atau materi yang akan dibahas selama proses belajar.
• Metoda; berbagai pilihan cara-cara yang ditempuh untuk
"memproses". Metoda yang dipilih tidak bersifat mutlak. Anda dapat
menyesuaikan metoda yang sesuai dengan dinamika yang terjadi
dalam proses belajar.
• Bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu bahan yang harus anda
persiapkan untuk berinteraksi dengan peserta pelatihan, sehingga
tidak mengalami kesulitan.
• Pengaturan tempat; yaitu tata ruang dan pola pengaturan tempat
duduk yang dikehendaki dalam interaksi. Pengaturan tempat
hendaknya tidak monoton dan tetap, tetapi bisa berubah dari waktu ke
waktu sesuai dengan metoda yang dipergunakan.
• Proses atau Prosedur; yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan
sesuai dengan metoda yang dipilih untuk mencapai tujuan yang telah
dirumuskan. Di dalam memproses kegiatan hendaknya tidak kaku dan
tidak terikat dengan apa yang tertuang dalam panduan ini. Anda bisa
menyesuaikan Proses dan Prosedur berdasarkan dinamika dan
perkembangan yang terjadi selama proses interaksi.
• Ringkasan Keluaran yang Diharapkan; merupakan catatan singkat
dan ringkasan "hasil" yang dicapai. Hal ini penting karena banyak
sekali ditemui hal-hal yang tidak terduga selama proses interaksi
terjadi. Hal ini sangat bermanfaat bagi fasilitator untuk mengkaji
kembali hal-hal yang telah terjadi.
Bagian Kedua, adalah "Kumpulan Isi Materi" atau "Isi bahan-bahan" yang
dapat diperbanyak pada saat pelatihan berlangsung dan dipergunakan
sebagai isi bahan yang perlu diproses. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu:
• Bahan untuk fasilitator/pelatih yang meliputi "transparansi" ataupun
dalam bentuk lain.
• Bahan untuk peserta berupa "studi kasus" (bila ada), hand-out atau
"lembaran tugas" yang sesuai dengan modul yang ada.
Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan, bahan-bahan untuk peserta
hendaknya tidak disampaikan pada awal pelatihan, karena hal ini akan
"mengganggu" proses berfikir kreatif para peserta dan menghindari adanya
ketergantungan peserta.
Manajemen Training - 4
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Bahan-bahan yang dibutuhkan
Untuk memperlancar proses hendaknya mempersiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan, yaitu meliputi:
• Papan Flipchart (Flipchart Easel) dengan jumlah, bila memungkinkan,
lebih dari satu untuk diskusi kelompok maupun untuk kepentingan lain.
• White Board (Papan Tulis Putih) atau Black Board (Papan Tulis Hitam)
• Notebook + LCD atau Overhead Projector dan Screen (Layar).
Tempatkan pada tempat yang dapat terlihat dengan jelas oleh semua
orang.
• Kertas Flipchart (Kertas Koran/plano). Sediakan secukupnya dan
tempelkan beberapa kertas flipchart pada papan flipchart
• Kartu Meta Plan warna-warni dan kertas HVS sesuai kebutuhan
• Spidol untuk white board dan untuk kertas atau kapur untuk black
board
• Plag Ban
• Gunting, Cutter
• Plastik Transparansi Kosong (untuk keperluan mendadak)
• Bahan-bahan lain sesuai dengan kebutuhan dalam modul Pelatihan
yang ada
Mempersiapkan Lokakarya/Pelatihan
Hindarilah semboyan "Tiba Saat Tiba Akal". Persiapkanlah Lokakarya atau
Pelatihan sebaik mungkin sejak dini. Persiapan yang baik 50% pekerjaan
telah terselesaikan. Buatlah "Check List Kegiatan" yang dapat dipergunakan
untuk memantau "tingkat kesiapan" pelaksanaan suatu lokakarya atau
pelatihan, antara lain meliputi:
• Periksalah ruangan atau tempat lokakarya yang akan dipergunakan.
Apakah kelengkapan yang dibutuhkan sudah tersedia dan bekerja
dengan baik. Apakah pengaturan ruangan sesuai dengan yang
diharapkan.
• Periksalah Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk fasilitator dan peserta
(Spidol, kertas dan lain-lain). Apakah bahan-bahan tersebut telah
tersedia.
• Persiapkan dan sediakan Daftar Hadir sejak awal sampai akhir
Lokakarya atau Pelatihan setiap hari, sehingga peserta mudah untuk
mengisinya.
• Sediakan Penunjuk Waktu (Jam Dinding) yang dapat dilihat oleh
semua pihak yang terlibat.
• Periksalah ketersediaan dan kesiapan sarana pendukung untuk
kebutuhan istirahat, misalkan konsumsi, tempat sholat dan lain-lain.
• Ciptakan suasana yang santai dan tidak formal
• Ciptakan suasana komunikasi terbuka sehingga memungkinkan semua
pihak dapat berinteraksi dengan nyaman.
• Hadirlah lebih awal sebelum peserta datang !!!
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul-Modul Pelatihan
Tujuan Pelatihan
Pelatihan Mengelola Pelatihan ini terbagi menjadi 16 modul. Modul satu
dengan modul yang lain saling berkaitan dan merupakan alur yang berurut
dari awal hingga akhir. Namun demikian, kita bisa pula mengambil satu atau
dua modul tertentu untuk kepentingan pelatihan yang lain selama tujuan dan
pokok bahasan masih relevan Adapun tujuan Pelatihan Mengelola Pelatihan
ini adalah:
Tujuan Umum
Secara umum Pelatihan Mengelola Pelatihan ini bertujuan untuk:
• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan tentang
Daur Pengelolaan atau Manajemen Pelatihan.
• Meningkatkan kemampuan dan komitmen pengelola latihan dalam
menerapkan pelatihan secara partisipatif dan sistematis.
Tujuan Khusus
Secara khusus, setelah mengikuti pelatihan mengelola pelatihan ini peserta
mampu untuk:
• Mengkaji dan menganalisis berbagai aspek dan berbagai faktor dalam
mengelola, mulai dari penyusunan, perancangan, pelaksanaan maupun
evaluasi program pelatihan partisipatif.
• Menganalisis berbagai implikasi dan konsekuensi penerapan dan
penggunaan berbagai pendekatan pelatihan di dalam merancang,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program.
• Menguraikan dan melaksanakan berbagai tahapan dan proses dasar dalam
merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program
pelatihan sesuai dengan daur manajemen pelatihan.
• Menggunakan berbagai piranti manajemen pelatihan partisipatif untuk
menyusun, merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
program pelatihan.
Pokok Bahasan/Materi Bahasan
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pokok-pokok bahasan selama
pelatihan mencakup:
• Konsep Dasar Manajemen Pelatihan yang diawali dari proses
identifikasi kebutuhan pelatihan sampai dengan penyusunan rencana
tindak lanjut pelatihan.
• Berbagai piranti manajemen pelatihan partisipatif yang mencakup
metoda dan teknik serta alat lain yang dapat dipergunakan dalam
proses identifikasi, perancangan, pelaksanaan, evaluasi dan rencana
tindak lanjut pelatihan.
• Operasionalisasi berbagi konsep dan berbagai perangkat atau piranti
dalam manajemen pelatihan partisipatif.
Manajemen Training - 6
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Waktu yang dibutuhkan
Untuk menyelesaikan Pelatihan Menglola Pelatihan ini dibutuhkan sebanyak
48 jam efektif diluar kebutuhan untuk istirahat atau rehat.
Manajemen Training - 7
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 1 : Pembukaan & Perkenalan Peserta
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
• Menghimpun dan menarik ringkasan berbagai harapan yang disampaikan
oleh pimpinan HMI dalam pelatihan ini.
• Saling mengenal satu sama lain dan seluruh pihak yang terlibat dalam
pelatihan ini
• Menciptakan suasana yang lebih terbuka, santai dan nyaman selama
proses pelatihan
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Dasar pemikiran/ringkasan materi:
Pada umumnya, peresmian atau pembukaan suatu acara tertentu (misalkan
Pelatihan & Lokakarya) merupakan sarana dan media bagi pimpinan
organisasi untuk menyampaikan komitmen dan harapan organisasi, yang
dapat dipergunakan sebagai referensi bagi fasilitator sebagai suatu dukungan
tertentu terhadap implikasi dan konsekuensi hasil suatu pelatihan ataupun
lokakarya. Untuk itu sambutan pimpinan tersebut perlu diperhatikan,
terutama pada saat merumuskan tujuan pelatihan/lokakarya. Selain itu,
dengan adanya peresmian tersebut, suasana pelatihan tampak kaku dan
tegang karena pada umumnya dilakukan dalam situasi yang "formal" dan
adanya "hambatan struktural" yang dapat mempengaruhi "proses interaksi” di
dalam "kelas". Disamping itu, perkenalan tidak hanya berkaitan dengan
"Nama Peserta" saja, tetapi juga mencakup; Jabatan saat ini; lama
memangku jabatan, hobby, alamat, dan lain-lain.
Metoda:
Bermain/Menggambar "Citra Diri"
Ceramah
Bahan/materi yang dibutuhkan:
Kertas "flipchart" untuk masing-masing peserta
Spidol untuk masing-masing peserta
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja diatur setengah lingkaran setelah acara pembukaan
selesai.
Proses/prosedur:
Berikan kesempatan kepada panitia untuk memandu acara pembukaan dan
peresmian pelatihan ini, yang biasanya dibagi menjadi beberapa urutan
sebagai berikut:
• Pembukaan oleh pembawa acara
• Pembacaan ayat suci Al-Qur’an
• Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI
• Sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara, dan sambutan pihak lain
yang dianggap perlu
• Sambutan dari Ketua Umum HMI atau yang mewakili, sekaligus membuka
acara
• Do’a
Manajemen Training - 8
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
• Istirahat dan Ramah Tamah
Catatlah beberapa hal penting yang dikemukakan dalam berbagai sambutan
tersebut sebagai bahan referensi untuk merumuskan tujuan dan materi
pelatihan.
(Pada langkah-langkah selanjutnya untuk "Perkenalan & Bina Suasana"
banyak alternatif yang dapat dilakukan sesuai dengan profil peserta
pelatihan/lokakarya).
• Bagikan "satu lembar kertas flipchart dan satu Spidol" kepada masing
masing peserta dan mintalah setiap peserta untuk menggambar berbagai
"simbol" yang disukai (menggambar apapun) yang dapat menggambarkan
"Citra Diri"nya tanpa disertai dengan "sebuah kalimat atau secuil kata"
(Hanya gambar saja); yang mencakup : Nama Lengkap, Alamat, Hobby,
Jabatan, Keluarga, Pengalaman selama ini, dan lain-lain.
• Mintalah masing-masing peserta untuk menceritakan "Gambarnya" dan
memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk mengajukan
pertanyaan untuk memperoleh klarifikasi lebih jauh.
• Mintalah "masing-masing gambar" yang telah dipresentasikan untuk
ditempelkan di dinding sehingga semua orang bisa melihatnya.
• Setelah semua mempresentasikan "gambarnya" fasilitator menutup
"perkenalan ini" dengan mengajukan pertanyaan "Apa yang Anda Pelajari
atau Hikmah Apa yang Anda peroleh dari permainan ini?".
• Catatlah seluruh Sumbang Saran yang disampaikan peserta pada Kertas
Flipchart yang tersedia.
Keluaran yang Diharapkan:
1. Teridentifikasinya harapan, dukungan dan komitmen dari organ
penyelenggara pelatihan yang disampaikan melalui "pengarahan" atau
"sambutan" dari pejabat yang meresmikan pelatihan.
2. Terbinanya suasana yang lebih terbuka dan lebih santai dan peserta saling
mengenal satu sama lain
Manajemen Training - 9
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 2 : Penyusunan Harapan Peserta
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
⌦ Menyampaikan dan menghimpun berbagai alasan (motivasi) dan tujuan
(harapan) yang ingin dicapai selama pelatihan berlangsung
⌦ Menyusun dan merumuskan Tujuan Pelatihan/Lokakarya berdasarkan
harapan peserta Lokakarya/pelatihan
⌦ Menyampaikan, menyusun dan merumuskan umpan balik dan usulan
terhadap materi yang diharapkan untuk dibahas selama pelatihan.
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi/dasar pemikiran:
Motivasi dan harapan peserta sangat menentukan keberhasilan Lokakarya
atau pelatihan. Untuk itu, penyusunan "Harapan Peserta" perlu dilakukan
untuk membangun dan membentuk "persepsi" yang sama baik di antara para
peserta sendiri maupun dengan fasilitator. Masing-masing harapan, sejauh
mungkin, dapat diakomodasi dalam proses yang akan terjadi dalam pelatihan
atau lokakarya ini. Selain itu, kesempatan atau modul ini juga merupakan
suatu sarana dan media untuk "menjajagi kebutuhan pelatihan", karena
adanya perbedaan waktu antara penjajagan kebutuhan yang telah dilakukan
pada saat awal dengan penyelenggaraan pelatihan ini. Dan juga, untuk
mengakomodasi adanya kemungkinan perubahan peserta sebagaimana yang
direncanakan.
Metoda:
Curah Pendapat
Diskusi Kelompok
Diskusi Pleno
Bahan-bahan:
Kertas ukuran A-4 (Meta plan) untuk masing -masing peserta
Spidol untuk masing-masing peserta
Kertas "Flipchart" dan "Spidol" untuk masing-masing kelompok
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Sediakan tempat duduk dan meja untuk diskusi kelompok yang diatur
melingkar
Proses/prosedur:
Jelaskan secara singkat "Tujuan Modul" ini sebagaimana tertuang dalam
Tujuan tersebut di atas.
1. Berikan "satu lembar kertas ukuran A-4" dan "satu Spidol" kepada masing
masing peserta. Kemudian mintalah setiap peserta untuk "menuliskan"
harapannya secara spesifik pada kertas A-4 yang telah diberikan secara
individual, selama lima (5) menit.
2. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dengan
anggota sebanyak lima (5) orang untuk mendiskusikan "Harapan Peserta"
secara kelompok, selama 15 Menit. Hasil diskusi kelompok dituliskan pada
"Kertas Flipchart".
Manajemen Training - 10
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
3. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya dan memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok
untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan.
4. Mintalah satu orang peserta untuk memandu presentasi "Hasil Diskusi
Kelompok" dan merangkum seluruh harapan yang tertuang dalam "Hasil
Diskusi Kelompok". Catat dan Rangkumlah seluruh Harapan Peserta
tersebut pada Kertas Flipchart yang tersedia.
5. Presentasikan hasil rangkumannya kepada seluruh peserta dan memberi
kesempatan kepada seluruh peserta untuk menanggapi dan melengkapi
bila dirasakan ada kekurangan.
6. Tempelkan hasil rangkuman "Harapan Peserta" tersebut pada tempat yang
mudah dibaca oleh seluruh peserta, sebagai bahan acuan untuk
pembahasan "materi pelatihan" selama proses lokakarya/pelatihan
berlangsung.
7. Kemudian hubungkan "Harapan Peserta" ini dengan "Tujuan Lokakarya
atau Tujuan Pelatihan" yang sudah dipersiapkan.
Keluaran yang diharapkan:
⌦ Diperolehnya latar belakang atau motivasi peserta dalam mengikuti
pelatihan serta tujuan kedatangan peserta dalam pelatihan yang ada.
⌦ Tersusunnya harapan-harapan peserta dalam mengikuti pelatihan yang
dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun dan merumuskan
tujuan pelatihan serta menentukan isi atau materi pelatihan berdasarkan
persepsi peserta pelatihan.
⌦ Pada umumnya peserta sulit untuk menuliskan "apa yang diharapkan
dalam mengikuti atau menghadiri lokakarya ini". Hal ini disebabkan
karena pada umumnya, lokakarya atau pelatihan yang diselenggarakan
selama ini tidak memberi kesempatan bagi peserta untuk "menyampaikan
sesuatu" dan "peserta hanya menerima saja".
⌦ Peserta mengalami kesulitan untuk menuliskan "harapannya secara
spesifik dan jelas" Contohnya: "Meningkatkan Wawasan", "Meningkatkan
Pengetahuan", "Meningkatkan Keterampilan" dan lain-lain. Untuk itu,
sangat penting bagi fasilitator untuk "mempertegas" harapan peserta ini
secara "spesifik" yang dapat dicapai selama pelatihan berlangsung
⌦ Bilamana harapan peserta tidak sesuai dengan "Tujuan Pelatihan atau
Tujuan Lokakarya", maka Fasilitator perlu untuk "menyesuaikan" materi
pelatihan yang ada dan menyampaikan secara terbuka tentang "hal-hal"
yang tidak bisa dipenuhi.
Manajemen Training - 11
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 3 : Tujuan, Penyusunan Jadwal dan
Metodologi
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
1. Mengidentifikasi berbagai "Harapan Peserta" sebagai bahan dalam
perumusan Tujuan Pelatihan.
2. Menyetujui dan menyepakati "Tujuan Lokakarya/Pelatihan" sesuai dengan
"Harapan Peserta" dan tujuan yang dipersiapkan oleh Team Fasilitator
yang telah dibuat sebelumnya.
3. Tersusunnya rincian Jadwal Pelatihan/Lokakarya yang disepakati semua
pihak.
4. Peserta pelatihan mengetahui pendekatan dan metodologi pelatihan yang
dipergunakan dalam Pelatihan/Lokakarya ini.
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi/dasar pemikiran:
Setiap peserta mungkin memiliki harapannya sendiri dalam mengikuti
pelatihan ini. Mungkin harapan tersebut dapat terpenuhi selama pelatihan
berlangsung bilamana harapan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh
team pelatih/fasilitator. Setelah mengetahui "Harapan Peserta" dalam modul
2 sebelumnya, maka diperlukan upaya untuk mengakomodasi "harapan
peserta" tersebut dalam tujuan pelatihan/lokakarya. Sehingga, kemungkinan
besar diperlukan penyesuaian "materi" disana sini. Demikian pula jadwal
selama pelatihan perlu dibahas pula untuk memperoleh kesepakatan semua
pihak. Disamping itu perlu pula membahas "Jadwal Pelatihan/Lokakarya"
sehingga diperoleh komitmen seluruh peserta.
Selain itu, perlu dijelaskan pula peranan fasilitator dan peserta selama
pelatihan ini . Mengingat bahwa Pendekatan Andragogi menuntut keterlibatan
semua pihak, kesetaraan dan kesamaan posisi dalam pelatihan ini guna
"menjamin" suasana terbuka dalam setiap pembahasan dan setiap diskusi,
melalui "Experiential Learning Cycle".
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Bahan/Materi yang dibutuhkan:
Transparansi 1 : "Tujuan Pelatihan/Lokakarya"
Transparansi 2 : "Experiential Learning Cycle"
Transparansi 3 : "Metodologi dan Pendekatan Pelatihan"
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Proses/prosedur:
1. Jelaskan secara singkat "Tujuan Modul " sebagaimana tertuang dalam
tujuan tersebut di atas. Bahas kembali "Rangkuman Harapan Peserta" dan
Manajemen Training - 12
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
menghubungkan harapan tersebut dengan tayangan transparansi (1)
"Tujuan Pelatihan/Lokakarya" yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2. Mintalah peserta untuk mengkaji kembali hubungan antara Harapan
Peserta dengan "tujuan yang disusun oleh fasilitator". Tambahkan "tujuan
yang diperlukan untuk mengakomodasi harapan peserta bila memang
diperlukan.
3. Tulislah kembali "Tujuan Pelatihan/Lokakarya" setelah memperoleh
berbagai masukan dari "Harapan Peserta". Tempelkan pada tempat yang
mudah terbaca oleh semua peserta.
4. Jelaskan "Harapan Peserta" yang tidak bisa dipenuhi dalam pelatihan ini
atau harapan yang terlalu umum.
5. Mintalah seorang peserta untuk memandu proses curah pendapat dan
diskusi pleno untuk:
o Menyusun dan menyetujui "Jadwal dan Agenda Pelatihan" dan "Norma
atau Peraturan selama pelatihan".
o Menyusun dan membentuk "Team Sibuk" yang bertugas untuk
membuat ringkasan harian, menjaga waktu, dan membuat review
harian pada awal setiap hari dan "ice-breaker" bilamana diperlukan.
6. Mintalah hasil kesepakatan jadwal dan agenda pelatihan dan normanorma
yang disepakati untuk dituliskan pada "kertas flipchart" dan
tempelkan pada tempat yang telah tersedia.
7. Sajikan/Tayangkan Transparan 2 : "Daur Belajar Berdasarkan
Pengalaman" (Experiential Learning Cycle) dan Jelaskan secara singkat
peranan fasilitator dan peranan peserta.
8. Tayangkan pula transparan 3 : "Metodologi dan Pendekatan Pelatihan"
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
1. Adanya kesepakatan tentang tujuan pelatihan berdasarkan harapan
peserta dan rancangan pelatihan yang telah dipersiapkan oleh fasilitator,
metodologi yang dipergunakan serta perincian jadwal pelatihan
2. Adanya kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelatihan
tentang materi atau isi pelatihan berdasarkan harapan peserta dan
rancangan yang telah dipersiapkan oleh fasilitator.
3. Pada umumnya peserta pelatihan mengabaikan "tujuan pelatihan atau
tujuan lokakarya". Kegiatan pelatihan hanya dilihat sebagai suatu
"kegiatan dalam kelas yang dihadiri karena diundang". Tidaklah
mengherankan peserta yang datang seringkali tidak sesuai dengan tujuan
pelatihan.
4. Ada kecenderungan bahwa peserta ingin cepat pulang dan cepat selesai.
Kalau memungkinkan dipadatkan dari yang diharuskan atau yang
direncanakan. Misalkan bahwa pelatihan membutuhkan waktu 3 atau 4
hari, dipadatkan menjadi 2 hari karena adanya berbagai pengalaman
tentang hal ini. Untuk itu perlu dijelaskan adanya syarat minimum
kebutuhan waktu untuk menyelesaikan pelatihan ini.
5. Adapun aspek metodologi, peserta pada umumnya cenderung untuk pasif
menunggu dan mendengar saja. Pelatih dipandang sebagai Guru yang
berhadapan dengan Murid yang perlu diisi oleh Guru
Manajemen Training - 13
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 4 : Kaji Ringkas Dasar-Dasar Pengelolaan
Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan Sesi ini peserta mampu untuk:
• Menguraikan dan menjelaskan "Daur Pengelolaan Program Pelatihan" dan
beberapa tahapan dan proses dalam daur pengelolaan program pelatihan.
• Menjelaskan dan memerinci beberapa langkah operasional dalam
mengelola program pelatihan.
• Memperinci dan menguraikan sepuluh (10) langkah pokok mengelola
program pelatihan partisipatif secara sistematis.
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi:
Selama ini, berdasarkan pengalaman, banyak sekali program Pelatihan yang
dilakukan dikelola "ala kadarnya". Seringkali, program pelatihan disusun dan
dilaksanakan karena adanya program untuk itu. Program pelatihan yang
dilakukan, seperti halnya kegiatan yang lain dalam kegiatan HMI, dilakukan
tanpa adanya upaya-upaya yang sistematis yang dapat dipertanggung
jawabkan. Seringkali dijumpai jawaban tunggal terhadap pertanyaan
"mengapa pelatihan ini diadakan", yaitu "karena sudah menjadi program
kerja", atau sesuai dengan Juklak dan Juknis kegiatan tertentu. Program
pelatihan, secara sepintas tampaknya sederhana, namun, bila dicermati,
membutuhkan suatu penanganan dan pengelolaan yang serius. Dalam hal ini
program pelatihan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga ahli pelatihan
saja. Program pelatihan menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ada di
HMI.Tanggung jawab tersebut beranjak dari awal, pada saat penjajagan dan
identifikasi kebutuhan pelatihan sampai dengan tindak lanjut pelatihan
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Tugas Individual dan Kelompok
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Transparansi 4 : "Daur Pengelolaan Pelatihan"
Lampiran 1 - Studi Kasus "Tugas Tim Pemandu"
Transparansi 5 : "Langkah-langkah Mengelola Pelatihan"
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Tempat untuk diskusi kelompok lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan
Proses/prosedur:
1. Jelaskan secara singkat "Tujuan Modul" sebagaimana tertuang dalam
tujuan tersebut di atas. Hubungkan dengan Tujuan Pelatihan, dan jelaskan
secara singkat mengapa materi ini perlu dibahas.
Manajemen Training - 14
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
2. Bagikan kepada masing-masing peserta Studi Kasus "Tugas Sebagai Tim
Pemandu" dan ikuti langkah-langkah dalam studi kasus tersebut, dengan
kegiatan pokok sebagai berikut:
⌦ Tugas Individual untuk mengisi "Tabel Urutan Kegiatan" berdasarkan
penilaian pribadi.
⌦ Tugas Kelompok untuk memperoleh Kesepakatan "Urutan Kegiatan"
yang logis dan sistematis.
⌦ Presentasi pleno antar kelompok untuk memperoleh kesepakatan
seluruh peserta
3. Mintalah seorang peserta untuk memandu proses presentasi antar
kelompok (2.3) sehingga diperoleh kesepakatan urutan yang logis dan
sistematis.
4. Tayangkan transparansi 4 : "Daur Pengelolaan Pelatihan" dan
Transparansi 5 "Langkah- Langkah Mengelola Pelatihan" dan kaitkan
dengan hasil diskusi pleno tersebut di atas. Tambahkan hal-hal yang
belum terungkap dalam hasil diskusi pleno.
5. Lakukan kategorisasi "hasil langkah 3 tersebut di atas" sesuai dengan
sepuluh langkah mengelola program pelatihan.
6. Buatlah ringkasan hasil-hasil seluruh modul ini dan kemudian hubungkan
dengan modul yang akan datang.
Ringkasan Hasil yang Diharapkan:
Disepakatinya langkah-langkah dasar pengelolaan program pelatihan mulai
dari identifikasi masalah atau penjajagan kebutuhan pelatihan sampai dengan
rencana tindak lanjut yang diperlukan.
Manajemen Training - 15
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 5 : Penjajagan Kebutuhan Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
⌦ Mengidentifikasi pengertian dasar kebutuhan pelatihan, jenis-jenis dan
jenjang kebutuhan pelatihan.
⌦ Mengidentifikasi berbagai faktor terkait kebutuhan pelatihan yang perlu
dipertimbangkan dalam melakukan penjajagan kebutuhan pelatihan.
⌦ Menguraikan dan menjelaskan proses, pendekatan, metoda dan teknik
dalam melakukan penjajagan kebutuhan pelatihan
Waktu yang dibutuhkan:
180 Menit
Ringkasan materi:
Langkah penting dan kritis dalam mengelola sebuah program pelatihan adalah
menemu kenali permasalahan yang harus dipecahkan. Langkah ini disebut
dengan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Penjajagan Kebutuhan Pelatihan
(PKP). Pelatihan merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah.
Tidak semua masalah dapat dilakukan dengan pelatihan. Dalam hal ini, secara
spesifik, dapat disebutkan permasalahan yang berkaitan dengan "manusia"
atau pelaku kegiatan. Namun, banyak hal yang dapat mempengaruhi
"manusia" tersenbut dalam menjalankan fungsi sosialnya. Langkah ini akan
menjadi dasar dan fondasi untuk melangkah pada tahap sebelumnya dalam
mengelola pelatihan. Bilamana penjajagan kebutuhan pelatihan ini kurang
tepat, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, maka program kegiatan
pelatihan tersebut hanya akan membuang dana yang tidak ada manfaatnya.
Langkah awal ini akan mewarnai langkah-langkah selanjutnya bagi pengelola
program pelatihan.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Transparansi 6: "Pendekatan Sistem"
Lampiran 2 - Studi Kasus "Pengalaman Konsultan Pelatihan"
Pengaturan ruang kelas:
• Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
• Sediakan tempat duduk lengkap dengan flipchart untuk diskusi kelompok
Proses/prosedur:
1. Kaji ulang modul 3, khususnya tentang " 10 langkah penyelenggaraan
pelatihan" dan jelaskan secara singkat Tujuan Modul ini sebagaimana
tertuang dalam tujuan tersebut di atas.
2. Lakukan curah pendapat dengan meminta peserta untuk menjawab dua
pertanyaan sebagai berikut:
"Apa yang dimaksudkan dengan kebutuahan pelatihan ?"
"Apa yang dimaksudkan dengan penjajagan kebutuhan pelatihan ?"
Manajemen Training - 16
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
3. Tuliskan pada kertas flipchart seluruh sumbang saran yang diajukan oleh
para peserta pada flipchart yang ada tanpa memberikan komentar
apapun, dan berikan kesimpulan pengertian kebutuhan pelatihan.
4. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5
orang/kelompok untuk mendiskusikan Studi Kasus " Kasus Konsultan
Pelatihan" dan berikan waktu secukupnya (30 Menit).
5. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya dalam diskusi pleno.
6. Buatlah rangkuman Hasil Diskusi Kelompok dan tempelkan hasil
rangkuman "Diskusi Pleno" dengan memberikan beberapa kesimpulan
yang mengarah pada pendekatan sistem, dengan menayangkan
Transparansi 6 : "Pendekatan Sistem"
7. Berikan berbagai contoh konkrit dalam memberikan penjelasan tentang
berbagai sistem yang tertuang dalam transparansi tersebut dan berikan
beberapa contoh konkrit tentang substansi masing-masing sistem yang
ada:
o Sistem Kelembagaan
o Sistem Manusia
o Sistem Informasi
o Sistem Teknologi
o Sistem Sosial
8. Lakukan penggolongan masalah dari hasil diskusi pleno tersebut
berdasarkan pada sistem tersebut di atas, yang merupakan satu
kesatuan. Tayangkan transparansi 7 "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan 1"
untuk mempertajam pembahasan.
9. Lakukan sumbang saran tentang berbagai metoda yang dapat
dipergunakan dalam melakukan penjajagan kebutuhan pelatihan, dan
catat semua sumbang saran yang ada dan berikan penjelasan seperlunya,
dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
o Metoda dan teknik apa yang dapat dipergunakan untuk melakukan
penjajagan kebutuhan pelatihan?
o Bagaimana hal itu dilakukan?
10. Berikan kesimpulan dan penegasan seperlunya tentang "Penjajagan
Kebutuhan Pelatihan dan Metoda maupun teknik yang dapat
dipergunakan.
Ringkasan hasil yang diharapkan:
• Teridentifikasinya permasalahan atau terjajaginya kebutuhan pelatihan
berdasarkan pada "studi kasus" yang ada.
• Teridentifikasinya berbagai kategorisisasi permasalahan berdasarkan
pendekatan sistem, yaitu Sistem Sosial, Sistem Manusia, Sistem
Lembaga, Sistem Informasi, dan Sistem Teknologi.
• Teridentifikasinya berbagai metoda atau teknik yang dipergunakan dalam
melakukan penjajagan kebutuhan pelatihan.
Manajemen Training - 17
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 6 : Analisis Jabatan dan Tugas
Tujuan:
Setelah menyelesaikan Sesi ini peserta mampu untuk:
• Menjelaskan pengertian dan tujuan serta manfaat melakukan analisis
jabatan dan analisis tugas.
• Menguraikan dan menjelaskan berbagai kualifikasi, persyaratan yang
mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan
uraian tugas.
• Menguraikan dan menjabarkan tahapan dan proses pelaksanaan analisis
jabatan dan tugas
Waktu yang dibutuhkan:
240 Menit
Ringkasan materi:
Analisis jabatan dan analisis tugas merupakan suatu proses mendapatkan
informasi atau data tentang suatu jabatan untuk penyusunan standar-standar
tertentu. Pada umumnya analisis jabatan dan tugas dilakukan melalui analisis
uraian tugas yang ada, mengingat bahwa dalam uraian tugas tersebut
terkandung beberapa hal yang merupakan persyaratan, kewajiban, tanggung
jawab dan kewenangan. Di samping itu, secara implisit, dalam uraian tugas
terkandung persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, yang meliputi
Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap (PKS) guna menjalankan apa yang
terurai dalam uraian tugas. Namun demikian, dalam kenyataan yang ada,
khususnya di lingkungan Dinas, sangat sulit untuk menemukan uraian tugas
yang terperinci untuk masing-masing posisi, sehingga menimbulkan kesulitan
untuk memperoleh data yang diharapkan
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Penugasan Kelompok
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Bagi fasilitator:
Transparansi 7 : " Penjajagan Kebutuhan Pelatihan 1"
Transparansi 8 : " Penjajagan Kebutuhan Pelatihan 2"
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran.
Tempat duduk duduk dan peralatan tulis lainnya untuk diskusi kelompok
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang modul 5 "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan". Kemudian,
jelaskan secara singkat "Tujuan Modul" ini sebagaimana tertuang dalam
tujuan tersebut di atas.
2. Lakukan penjelasan singkat tentang "Analisis Jabatan/Tugas" dengan
menggunakan transparansi 7 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan 2" yang
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Persyaratan atau Kualifikasi Pemegang Jabatan atau Pemegang Posisi
b. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan atau posisi
Manajemen Training - 18
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
3. Mintalah peserta untuk kembali kepada kelompoknya (kelompok modul 5)
untuk melakukan penggolongan permasalahan sesuai dengan "Posisi atau
Jabatan" yang mempunyai tanggung jawab terhadap "masalah yang
dihadapi" tersebut dengan mengajukan pertanyaan:
a. Mengapa analisis jabatan atau analisis tugas perlu dilakukan?
b. Posisi atau jabatan apa yang bertanggung jawab terhadap masalah
tertentu?
c. Apa tujuan analisis posisi atau jabatan tersebut mempunyai tanggung
jawab tersebut?
d. Alat atau media apa yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk
analisis jabatan atau analisis tugas?
4. Mintalah seorang peserta untuk memandu presentasi hasil diskusi
kelompok dalam diskusi pleno hingga diperoleh berbagai kesepakatan dan
kesimpulan
5. Lakukan penegasan seperlunya terhadap hasil diskusi pleno dan berikan
ringkasan yang diperlukan dengan beberapa pokok sebagai berikut:
a. Alasan diperlukannya analisis tugas atau analisis jabatan/posisi.
b. Uraian tupoksi untuk masing-masing jabatan atau posisi.
c. Tujuan analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi
d. Alat atau media yang dipergunakan untuk analisis jabatan atau analisis
tugas
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
1. Teridentifikasinya berbagai latar belakang dilakukannya analisis jabatan
dan analisis tugas.
2. Diperolehnya berbagai kebutuhan pelatihan atau kesenjangan antara
persyaratan atau kualifikasi yang diharapkan dengan hasil kinerja
berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam uraian tugas yang meliputi;
Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap dalam menjalankan tugas-tugas
yang diharapkan.
3. Teridentifikasinya berbagai posisi yang memerlukan dukungan pelatihan
guna memecahkan masalah yang dihadapi.
Manajemen Training - 19
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 7 : Menentukan Klasifikasi Peserta Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi peserta pelatihan secara tepat sesuai dengan
permasalahan atau kebutuhan pelatihan.
• Mengklasifikasi peserta pelatihan berdasarkan posisi, tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan uraian tugas.
• Menyusun dan mengembangkan kriteria dan profil kualifikasi peserta
pelatihan berdasarkan permasalahan dan jabatan, posisi atau uraian tugas
yang ada.
Waktu yang dibutuhkan:
60 Menit
Ringkasan materi:
Dalam menyelenggarakan pelatihan, penentuan dan penetapan peserta
pelatihan seringkali diabaikan. Pada umumnya hanya disebutkan jumlah
orang atau jumlah peserta pelatihan tanpa menyebut "kriteria kualifikasi";
baik latar belakang pendidikan, jabatan atau posisi atau hal lain yang
menyangkut peserta pelatihan. Sehingga akibatnya, siapapun boleh ikut
dalam program pelatihan tertentu. Padahal, klasifikasi dan penentuan peserta
pelatihan akan mempengaruhi "design pelatihan", baik yang menyangkut
tujuan, isi atau materi dan metodologi pelatihan itu sendiri.Untuk itu maka,
profil peserta perlu dibuat dan diketahui jauh sebelum menyusun dan
mengembangkan design (rancangan) program pelatihan sehingga pelatihan
yang dilakukan efektif.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Hasil diskusi modul 5
Hasil diskusi modul 6
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang modul 6 tentang analisis jabatan, analisis tugas
ataupun analisis posisi. Jelaskan secara singkat "Tujuan Modul 7 " ini dan
kaitkan antara analisis jabatan dengan penentuan peserta pelatihan.
2. Lakukan curah pendapat tentang pengalaman peserta dalam menentukan
peserta pelatihan dengan mengajukan pertanyaan:
o Berdasarkan pengalaman anda dalam mengelola pelatihan,
bagaimanakah cara anda menentukan peserta pelatihan ?
o Berdasarkan pengalaman anda, Apa yang menjadi dasar atau kriteria
dalam menentukan dan menetapkan peserta pelatihan
3. Catatlah seluruh sumbang saran yang disampaikan oleh peserta pada
kertas flipchart yang tersedia.
Manajemen Training - 20
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
4. Lakukan kaji ulang hasil diskusi modul 5 dan modul 6 yang berkaitan
dengan "Permasalahan atau Kebutuhan Pelatihan" dan "Analisis Jabatan",
kemudian hubungkan dengan hasil curah pendapat tersebut di atas.
5. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok diskusi dengan jumlah
anggota 5 orang per kelompok untuk mendiskusikan hal-hal sebagai
berikut:
o Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan peserta
pelatihan?
o Mengapa dan Apa Tujuan penentuan peserta perlu dilakukan dengan
cermat dan apa implikasi yang ditimbulkan dalam mengelola pelatihan
tertentu
6. Mintalah seorang peserta untuk memandu presentasi hasil diskusi
kelompok dalam diskusi pleno dan memandu diskusi pleno hingga
diperoleh kesepakatan. Catatlah hal-hal penting yang muncul selama
diskusi kelompok pada kertas flipchart dan berikan kesimpulan sehingga
diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama
7. Mintalah seorang peserta untuk merangkum hasil diskusi modul ini
berdasarkan hasil diskusi pleno yang mencakup:
o Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan peserta pelatihan
o Alasan dan tujuan penentuan peserta pelatihan
o Implikasi penentuan peserta pelatihan terhadap:
􀂃 Tujuan Pelatihan
􀂃 Metoda dan Media Pelatihan
􀂃 Isi atau Substansi Pelatihan
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
• Tersusunnya klasifikasi peserta berdasarkan pada jabatan dan posisi di
lembaga atau instansinya serta uraian tugas yang ada.
• Tersusunnya kriteria peserta pelatihan yang jelas berdasarkan pada hasil
penjajagan kebutuhan pelatihan dan uraian tugas yang ada yang dapat
mempengaruhi tingkat kedalaman tujuan, penyusunan materi, dan
pemilihan metoda pelatihan.
• Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan dan
menetapkan peserta pelatihan
Manajemen Training - 21
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 8 : Merumuskan Tujuan Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan Sesi ini peserta mampu untuk:
1. Menjelaskan, menguraikan dan membedakan tiga (3) domain tujuan
pendidikan dan pelatihan
2. Mengidentifikasi jenjang atau tingkatan tujuan dari masing-masing domain
tujuan pendidikan dan pelatihan.
3. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang
timbul dalam setiap jenjang atau tingkatan domain tujuan pendidikan dan
pelatihan.
4. Merumuskan tujuan pendidikan pelatihan dengan tepat sesuai dengan
persyaratan yang ada
Waktu yang dibutuhkan:
180 Menit
Ringkasan materi:
Kegiatan apapun juga hendaknya mempunyai tujuan yang jelas, spesifik,
realistis dan terukur untuk mengetahui pencapaiannya. Tujuan tersebut akan
memberikan arahan dan batasan dan kejelasan bagi pelaku kegiatan
tersebut. Pada dasarnya tujuan dirumuskan berdasarkan adanya sesuatu
yang dihadapi untuk dicapai atau untuk dilakukan. Pada umumnya perumusan
tujuan didasarkan pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Bilamana identifikasi permasalahan atau penjajagan kebutuhan pelatihan
kurang tepat atau bahkan tidak dilakukan, maka sudah dapat dipastikan
pelatihan tersebut tidak akan ada gunanya dan hanya membuang
sumberdaya. Oleh karena itu tujuan pelatihan perlu dirumuskan dengan benar
dan tepat. Dalam dunia pendidikan dan latihan, dikenal ada tiga (3) domain
tujuan, yaitu; Domain Kognitif (Pengetahuan), Domain Afektif (Sikap) dan
Domain Psychomotorik (Ketrampilan), yang masing-masing domain
mempunyai jenjang tertentu.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Tugas Kelompok
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Transparansi 9 : " Domain Tujuan Pendidikan "
Hasil diskusi kelompok modul 5 dan 6
Pengaturan ruang kelas:
⌦ Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
⌦ Sediakan meja dan kursi serta perlengkapan tulis-menulis untuk diskusi
kelompok
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang modul 5 "Penjajagan Kebutuhan Paltihan" dan jelaskan
secara singkat "Tujuan Modul 8 " sebagaimana tertuang dalam tujuan dan
ringkasan materi tersebut di atas.
Manajemen Training - 22
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
2. Lakukan curah pendapat tentang pengalaman peserta dalam
mengembangkan tujuan pelatihan selama ini dengan mengajukan
pertanyaan sebagai berikut: "Berdasarkan pengalaman anda, apa yang
menjadi dasar atau landasan dalam menentukan tujuan pelatihan selama
ini?
3. Lakukan pencatatan seperlunya kemudian berikan ringkasan seperlunya
pengalaman peserta dalam menentukan dan merumuskan tujuan
pelatihan. Berikan penegasan seperlunya dan hubungkan dengan hasil
diskusi kelompok dalam modul 5 tentang penjajagan kebutuhan pelatihan.
4. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok dengan jumlah anggota
sebanyak 5 orang setiap kelompok untuk mendiskusikan pokok-pokok
sebagai berikut:
a. Bagaimana cara menyusun dan merumuskan tujuan pelatihan?
b. Faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tujuan
pelatihan?
5. Mintalah seorang peserta pelatihan untuk memandu presentasi kelompok
dan memandu diskusi pleno untuk memperoleh kesepakatan tentang:
⌦ Cara menyusun dan merumuskan tujuan pelatihan
⌦ Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam
menyusun tujuan pelatihan.
6. Berikan rangkuman dan penegasan seperlunya tentang cara menyusun
dan mengembangkan tujuan pelatihan. Kemudian lanjutkan dengan "Studi
Kasus Kecil" untuk didiskusikan lebih jauh tentang perbedaan kedalaman
tujuan pelatihan; Apa perbedaan tujuan pelatihan di bawah ini? dan Apa
implikasinya?
a. Tujuan 1 : Peserta pelatihan mengetahui berbagai prinsip-prinsip dan
tujuan PRA (Participatory Rural Apraisal).
b. Tujuan 2 : Peserta pelatihan mampu menguraikan berbagai prinsip dan
tujuan PRA.
c. Tujuan 3 : Peserta pelatihan mampu menggunakan dan menerapkan
berbagai prinsip PRA sesuai dengan keadaan di lapangan.
7. Catatlah sumbang saran peserta tentang perbedaan tujuan pelatihan
tersebut di atas pada sebuah kertas flipchart yang telah disediakan.
Berikan rangkuman seperlunya:
a. Tujuan Pelatihan berdasarkan 3 domain pelatihan, yaitu: Pengetahuan,
Ketrampilan dan Sikap (PKS)
b. Tujuan Pelatihan berdasarkan tingkat kedalaman tujuan pelatihan dari
masing masing domain tujuan pelatihan.
8. Implikasi yang muncul akibat perbedaan tujuan dan perbedaan tingkat
kedalaman tujuan.
9. Berikan rangkuman seperlunya dengan menayangkan transparansi 9 :
"Domain Pelatihan dan Tingkat Kedalaman Tujuan".
10. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok diskusi atau kembali ke
kelompok diskusi pada modul 5 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan" untuk
merumuskan "Tujuan Pelatihan" berdasarkan pada hasil diskusi modul 5
sebelumnya.
11.Berikan kesempatan dan waktu secukupnya bagi masing-masing
kelompok diskusi untuk menyelesaikan "Perumusan Tujuan Pelatihan"
yang akan dipergunakan dalam pembahasan modul berikutnya.
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
• Disepakatinya Langkah-langkah, dasar dan berbagai faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam menentukan Tujuan Pelatihan.
Manajemen Training - 23
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
• Tiga domain Tujuan Pelatihan yang meliputi : Pengetahuan, Ketrampilan
dan Sikap yang masing-masing domain mempunyai jenjang atau
kedalaman tujuan.
• Makin dangkal Tujuan Pelatihan yang dirumuskan makin mudah pula
upaya untuk mencapainya.
• Perumusan Tujuan pelatihan akan mempengaruhi materi pelatihan yang
akan disajikan maupun metoda yang dipergunakan
Manajemen Training - 24
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 9 : Rancangan Program Pelatihan I
Menentukan Materi Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan Sesi ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi berbagai kemungkinan substansi isi pelatihan
berdasarkan penjajagan kebutuhan, tujuan pelatihan dan profil peserta.
• Mengidentifikasi prioritas dari berbagai kemungkinan substansi isi
pelatihan berdasarkan penjajagan kebutuhan, tujuan pelatihan dan profil
peserta.
• Menyusun dan mengembangkan materi (substansi) pelatihan sesuai
dengan logika, urutan materi pelatihan berdasarkan tujuan pelatihan dan
profil peserta pelatihan.
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi:
Langkah selanjutnya adalah penetapan materi sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan dan disepakati. Tujuan pelatihan akan menjadi dasar dalam
menentukan isi atau materi pelatihan. Dengan demikian maka, perumusan
tujuan harus bersifat Spesific (Spesifik), Measurable (Dapat diukur),
Achievable (Dapat dicapai), Realistic (Realistis) dan Time Bonding (Ada
batasan waktu) atau disingkat SMART. Disamping itu, penentuan materi
pelatihan juga sangat tergantung dari jenjang atau tingkat kedalaman tujuan
yang hendak dicapai. Dalam menyusun dan mengembangkan materi
pelatihan, perlu ditemukan hal-hal yang sifatnya strategis dan prioritas,
karena seringkali muncul gagasan bahwa materi atau isi pelatihan ini "baik"
untuk dipelajari, "berguna" untuk dipelajari. Untuk itu perlu menemukan "Halhal
yang harus" dipelajari. Disamping itu, hendaknya dalam penyusunan
materi pelatihan lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat praktis untuk
dapat segera diterapkan oleh peserta pelatihan
Metoda:
• Curah Pendapat
• Ceramah
• Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
• Hasil Diskusi Kelompok Modul 5 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan"
• Hasil Diskusi Kelompok Modul 6 : "Analisis Jabatan & Analisis Tugas"
• Hasil Diskusi Kelompok Modul 7 : "Menentukan Klasifikasi & Kualifikasi
Peserta"
• Hasil Diskusi Kelompok Modul 8 : "Merumuskan Tujuan Pelatihan"
• Transparansi 10 : Cara menentukan ?
• Transparansi 11 : Unsur-unsur dalam Proses Pelatihan.
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran.
Tempat kerja kelompok
Manajemen Training - 25
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang modul-modul sebelumnya,; penjajagan kebutuhan
pelatihan, penentuan peserta pelatihan, perumusan tujuan kemudian
jelaskan secara singkat "Tujuan Modul" ini sebagaimana tertuang dalam
tujuan tersebut di atas.
2. Lakukan curah pendapat melalui kertas metaplan warna tentang
pengalaman peserta dalam menentukan "isi atau materi" suatu pelatihan
dengan mengajukan pertanyaan:
a. Berdasarkan pengalaman anda, bagaimana cara anda menyusun dan
mengembangkan materi pelatihan selama ini? (metaplan warna
merah)
b. Berdasarkan pengalaman anda, apa yang menjadi dasar penentuan isi
atau materi pelatihan? (metaplan warna biru).
c. Faktor-faktor apa yang perlu anda pertimbangkan dalam menentukan
isi atau materi pelatihan (metaplan warna lain)
3. Mintalah peserta untuk menempelkan "metaplan tersebut" sambil
menjelaskan argumentasinya berdasarkan pada penggolongan warna yang
ada. Lakukan penggolongan berdasarkan pada ketiga jenis pertanyaan
(sesuai dengan warna metaplan)
4. Lakukan analisis untuk masing-masing kategori dan berikan ringkasan
seperlunya berdasarkan pada tiga pertanyaan tersebut, yaitu:
a. Langkah-langkah atau cara yang ditempuh menyusun isi/materi
pelatihan
b. Dasar penyusunan materi atau isi pelatihan
c. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
5. Berikan penegasan seperlunya dengan cara menayangkan transparansi :
10 "Cara menentukan ?".
6. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok diskusi atau kembali kepada
kelompok diskusi pada modul 5 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan" untuk
"menyusun materi pelatihan" berdasarkan hasil diskusi kelompok
penjajagan kebutuhan pelatihan pada modul 5. Berikan waktu secukupnya
bagi kelompok untuk menyelesaikan tugas ini yang akan dipergunakan
lagi pada modul-modul yang akan datang.
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
• Teridentifkasinya berbagai pilihan materi pelatihan
• Terpilihnya prioritas isi pelatihan
Manajemen Training - 26
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 10 : Rancangan Program Pelatihan II
Menentukan Metoda & Media
Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan Sesi ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi berbagai metoda dan media di dalam mengembangkan
rancangan program pelatihan.
• Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan dan
penetapan metoda dan media dalam mengembangkan rancangan program
pelatihan.
• Memilih dan menetapkan metoda dan media pelatihan yang sesuai dengan
tujuan pelatihan, sifat materi dan profil peserta.
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi:
Metoda dan media merupakan cara dan alat bantu yang dipergunakan oleh
fasilitator dalam membahas dan mengkaji materi pelatihan sehingga
mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak metoda dan media yang dapat
dipergunakan, mulai dari yang bersifat komunikasi satu arah, dua arah
sampai ke berbagai metoda yang berifat multi atau banyak arah. Namun
demikian, hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam menetapkan dan
menentukan metoda pelatihan, yaitu prinsip pendekatan yang dipergunakan.
Dalam hal ini adalah pendekatan partisipatif dengan menggunakan "Belajar
Berdasarkan Pengalaman". Untuk itu, maka diharapkan bahwa metoda dan
media yang dipergunakan hendaknya mampu mendorong keterlibatan aktif
peserta dengan cara mengurangi dominasi dan peranan fasilitator atau
pelatih. Diharapkan metoda dan media yang ada mampu menciptakan
suasana belajar yang kondusif bagi peserta untuk menyampaikan gagasan,
pendapat dan dalam suasana yang lebih terbuka. Disamping itu, berbagai
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan dan menetapkan
metoda dan media adalah meliputi; tujuan pelatihan, sifat atau isi materi dan
profil atau latar belakang peserta
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 5 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 6 : "Analisis Jabatan & Analisis Tugas"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 7 : "Menentukan Klasifikasi & Kualifikasi
Peserta"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 8 : "Merumuskan Tujuan Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 9 : "Menentukan Materi Pelatihan"
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja diatur setengah lingkaran.
Tempat kerja kelompok
Manajemen Training - 27
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang terhadap seluruh hasil diskusi kelompok yang telah
berlangsung sejauh ini (mulai dari modul 5 sampai dengan modul 9) dan
hubungkan dengan tujuan pembahasan modul 10 ini.
2. Lakukan curah pendapat tentang berbagai metoda dan media pelatihan
yang sudah dikenal atau sudah dipergunakan oleh peserta pelatihan
dengan mengajukan pertanyaan:
a. Metoda pelatihan apa saja yang sudah anda kenal atau sudah anda
pergunakan selama ini?.
b. Media pelatihan apa saja yang sudah anda kenal atau sudah anda
pergunakan selama ini?
3. Catatlah dan tuliskan setiap metoda pelatihan pada kertas metaplan yang
berbeda untuk setiap metoda (Satu Metoda Satu Metaplan). Berikan
ringkasan seperlunya tentang berbagai metoda pelatihan yang sudah
dikenal atau dipergunakan.
4. Lanjutkan curah pendapat lagi dengan menggunakan metaplan tentang
ciri-ciri penggunaan masing-masing metoda pelatihan tersebut dengan
mengajukan pertanyaan : "Apa ciri-ciri utama setiap metoda pelatihan
tersebut?".
5. Mintalah masing-masing peserta untuk menempelkan "metaplan yang
sudah diisi" pada "metoda" yang dipilihnya dan berikan kesempatan untuk
memberikan penjelasan dan argumentasi seperlunya.
6. Berikan penjelasan seperlunya tentang berbagai ciri utama dari masingmasing
metoda pelatihan yang ada dari hasil curah pendapat tersebut.
Tambahkan pula beberapa metoda yang belum terungkapkan.
7. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok diskusi dengan jumlah
anggota 5 atau 6 orang per kelompok untuk mendiskusikan pokok-pokok
pertanyaan sebagai berikut:
a. Sesuai dengan prinsip Pendidikan Orang Dewasa (POD) metoda
manakah yang paling cocok dan bersifat partisipatif untuk
dipergunakan dalam pelatihan?
b. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan
dan memilih penggunaan metoda dalam suatu pelatihan?
8. Mintalah seorang peserta untuk memandu presentasi hasil diskusi
kelompok dan diskusi pleno hingga diperoleh ringkasan dan pemahaman
yang sama.
9. Berikan kesimpulan dan penegasan seperlunya tentang berbagai metoda
dan media yang dipergunakan dalam pelatihan partisipatif, yang
mencakup:
a. Berbagai metoda dan media pelatihan partisipatif
b. Berbagai ciri utama metoda dan media pelatihan partisipatif
c. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan
metoda dan media pelatihan (partisipatif)
Buatlah ringkasan untuk dipergunakan dalam modul selanjutnya, yaitu pada
modul "Menyusun Kurikulum dan Silabi" pelatihan.
Manajemen Training - 28
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 11 : Rancangan Program Pelatihan III
Menyusun Kurikulum & Silabi
Tujuan:
Setelah menyelesaikan Sesi ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi berbagai komponen pokok dalam menyusun dan
mengembangkan kurikulum dan silabi program pelatihan.
• Menyusun dan mengembangkan rancangan kurikulum program pelatihan
sesuai dengan komponen-komponen pokok
Waktu yang dibutuhkan:
480 Menit
Ringkasan materi:
Kurikulum Pelatihan merupakan garis besar rencana proses belajar secara
menyeluruh mulai dari awal akhir hingga akhir. Pada umumnya Kurikulum
Pelatihan ini berisikan unsur-unsur pokok yang terdiri dari; Tujuan Umum,
Tujuan Khusus, Tujuan Pokok Bahasan, Tujuan Sub Pokok Bahasan, Pokokpokok
Materi/Isi Pelatihan, Metoda, Media, Alokasi Waktu dan Fasilitator.
Kurikulum Pelatihan ini bersifat tidak baku dan selalu dapat diubah sesuai
dengan kondisi yang ada pada saat pelatihan berlangsung. Kurikulum ini
dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun silabi pelatihan maupun Modul
Pelatihan yang akan dipergunakan fasilitator dalam memproses kegiatan
belajar. Sedangkan Silabi Pelatihan adalah uraian terperinci dari bahan-bahan
pokok yang perlu dibahas selama pelatihan berlangsung.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
⌦ Hasil diskusi kelompok modul 5 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan"
⌦ Hasil diskusi kelompok modul 6 : "Analisis Jabatan dan Tugas"
⌦ Hasil diskusi kelompok modul 7 : "Menentukan Klasifikasi Peserta"
⌦ Hasil diskusi kelompok modul 8 : "Merumuskan Tujuan Pelatihan"
⌦ Hasil diskusi kelompok modul 9 : "Menentukan Materi Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 10 : "Menentukan Metoda dan Media
Pelatihan"
⌦ Lampiran 3 - Formulir Kurikulum Pelatihan untuk masing-masing peserta
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran.
Tempat kerja kelompok
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang terhadap seluruh hasil diskusi kelompok dari modul 5
sampai dengan modul 10 dan kaitkan dengan "Tujuan Modul" ini
sebagaimana tertuang dalam tujuan tersebut di atas.
2. Bagaikan Formulir Kurikulum Pelatihan kepada masing-masing peserta
dan berikan penjelasan singkat tentang berbagai komponen pokok dalam
menyusun kurikulum dan silabi pelatihan yang meliputi:
Manajemen Training - 29
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
a. Tujuan Pelatihan; yang menyangkut Tujuan Pokok Bahasan dan
Tujuan Sub Pokok Bahasan (Tujuan Sub-sub Pokok Bahasan bila ada).
b. Pokok Bahasan (Materi Pelatihan) dan Sub Pokok Bahasan
c. Metoda dan Media Pelatihan
d. Alokasi Waktu
e. Fasilitator untuk setiap Tujuan dan Pokok Bahasan Pelatihan.
3. Mintalah peserta untuk kembali kedalam kelompoknya semua untuk
menyusun "Kurikulum Pelatihan" berdasarkan pada hasil-hasil yang telah
diperoleh selama ini, yaitu:
a. Kolom "Tujuan Pelatihan" (Tujuan Pokok Bahasan dan Sub Pokok
Bahasan) didasarkan pada hasil diskusi kelompok modul 8 :
"Merumuskan Tujuan Pelatihan"
b. Kolom "Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan" didasarkan pada hasil
diskusi kelompok modul 9 : "Menentukan Materi Pelatihan"
c. Kolom "Metoda dan Media Pelatihan" didasarkan pada hasil diskusi
kelompok modul 10 : "Menentukan Metoda dan Media Pelatihan".
d. Kolom "Alokasi Waktu" didasarkan pada perkiraan kebutuhan waktu
dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi:
􀂃 Tujuan Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan terutama pada
tingkat kedalaman tujuan yang hendak dicapai.
􀂃 Metoda dan Media Pelatihan yang dipergunakan
􀂃 Latar belakang atau profil peserta pelatihan, berdasarkan pada
hasil diskusi pada modul 6 "Analisis Jabatan & Analisis Tugas".
4. Berikan waktu secukupnya bagi setiap kelompok untuk menyelesaikan
"Draft Kurikulum Pelatihan" dan lakukan pendampingan seperlunya untuk
setiap kelompok untuk mempertajam penyusunan kurikulum pelatihan
yang ada.
5. Mintalah satu orang peserta untuk memandu presentasi hasil penyusunan
kurikulum oleh masing-masing kelompok dan diskusi pleno sehingga
diperoleh adanya pemahaman yang sama.
6. Berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memperbaiki
"Kurikulum Pelatihan" yang sudah diselesaikan berdasarkan masukan dari
hasil diskusi pleno tersebut.
7. Mintalah peserta untuk kembali kedalam kelompoknya masing-masing
untuk menyusun Silabi Pelatihan yang akan dipergunakan sebagai "Handout"
untuk peserta pelatihan dengan menguraikan "isi" masing-masing
Pokok Bahasan dan Sub Pokok bahasan.
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
Terselesaikannya draft "Kurikulum Pelatihan" yang didasarkan pada
komponen pokok yang meliputi:
o Tujuan Pelatihan (Tujuan Pokok Bahasan dan Tujuan Sub Pokok bahasan)
o Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan (Sub-sub Pokok Bahasan
bilamana ada)
o Metoda dan Media Pelatihan
o Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap Pokok Bahasan maupun Sub
Pokok bahasan dan alokasi kebutuhan waktu untuk menyelesaikan seluruh
Pokok bahasan yang ada.
o Daftar alternatif fasilitator maupun kualifikasi yang dibutuhkan sesuai
dengan Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
o Terselesaikannya "Garis Besar Silabi Pelatihan" yang dapat dipergunakan
sebagai bahan pegangan bagi peserta pelatihan (Handout)
Manajemen Training - 30
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 12 : Menyusun Rencana Program Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi dan Menjelaskan berbagai komponen pokok dalam
menyusun rencana program pelatihan.
• Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai komponen pokok yang perlu
dipertimbangkan dalam menyusun rencana program pelatihan.
• Menyusun dan mengembangkan rencana pelatihan yang logis dan
sistematis serta langkah-langkah strategis yang perlu dipersiapkan dan
ditempuh.
• Menyusun dan menghitung kebutuhan dana penyelenggaraan pelatihan
secara efektif dan efisien.
Waktu yang dibutuhkan:
60 Menit
Ringkasan materi:
Sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan sampai sejauh ini, secara
keseluruhan program pelatihan telah mulai terbentuk, karena sudah ada
Kurikulum Pelatihan yang jelas berdasarkan beberapa langkah kegiatan, yang
dimulai dari identifikasi atau penjajagan masalah atau kebutuhan pelatihan.
Langkah selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan penyelenggaraan
pelatihan termasuk pula menyusun dan mengembangkan anggaran atau
kebutuhan dana yang dibutuhkan. Dengan demikian maka kebutuhan dana
didasarkan pada adanya kebutuhan permasalahan yang dihadapi beserta
alternatif pemecahannya, yaitu melalui kegiatan pelatihan. Berdasarkan
rencana dasar inilah maka usulan pelatihan dapat dilakukan termasuk
estimasi perhitungan dana yang dibutuhkan. Hal ini penting karena selama
ini, pelatihan yang ada lebih didasarkan pada ketersediaan dana sebagaimana
tertuang dalam proposal belaka.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Hasil Diskusi Kelompok Modul 11 : "Menyusun Kurikulum dan Silabi Pelatihan"
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Tempat untuk diskusi kelompok yang dilengkapi dengan peralatan yang
diperlukan
Proses/prosedur:
1. Berikan rangkuman ataupun ringkasan terhadap keluaran atau hasil yang
telah dicapai selama ini, yaitu "terselesaikannya kurikulum pelatihan"
kemudian kaitkan dengan "Tujuan Modul" ini.
2. Lakukan curah pendapat atau gunakan metoda kelompok nominal dengan
kertas metaplan berwarna tentang pengalaman peserta dalam
merencanakan pelatihan, melalui pertanyaan:
a. Apa saja yang anda lakukan dalam menyusun perencanaan pelatihan?
(Merah)
Manajemen Training - 31
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
b. Komponen-komponen pokok apa saja yang perlu ada dalam
perencanaan pelatihan? (Putih)
3. Mintalah setiap peserta untuk menempelkan metaplannya dan
menjelaskan kepada peserta yang lain kemudian fasilitator
mengkategorikan berdasarkan warna yang ada.
4. Berikan ringkasan terhadap hasil curah pendapat tersebut dan berikan
kategorisasi terhadap sumbang saran tersebut berdasarkan pada:
o Kegiatan yang ditempuh dalam menyusun perencanaan
o Komponen-komponen pokok dalam menyusun perencanaan
5. Mintalah peserta untuk kembali dalam kelompoknya untuk mendiskusikan
memerinci komponen-komponen pokok dalam perencanaan pelatihan,
antara lain meliputi:
a. Peserta Pelatihan (Siapa saja, kriteria, jumlah dan lain-lain)
b. Fasilitator Pelatihan (Siapa, kriteria atau kualifikasi, jumlah dan lainlain)
c. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
d. Materi Pelatihan untuk peserta dan fasilitator
e. Biaya penyelenggaraan dan lain sebagainya. (Apa saja)
6. Mintalah seorang peserta untuk memandu presentasi hasil diskusi
kelompok dan diskusi pleno hingga diperoleh kesepakatan terhadap
Komponen Pokok Perencanaan Pelatihan dan perinciannya.
7. Berikan penegasan dan ringkasan seperlunya langkah-langkah atau
kegiatan perencanaan dan komponen perencanaan yang perlu
dipersiapkan. Rangkuman hasil diskusi pleno akan dipergunakan sebagai
basis atau landasan dalam menyusun "Kerangka Acuan Pelatihan". Dalam
modul berikutnya.
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
1. Teridentifikasinya berbagai komponen pokok perencanaan pelatihan yang
dijadikan landasan untuk mempersiapkan suatu pelatihan.
2. Tersusunnya rencana dasar penyelenggaraan pelatihan yang telah terinci,
yang mencakup:
• Tujuan Pelatihan
• Pokok-pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan
• Metoda dan Media Pelatihan
• Kriteria dan Jumlah Peserta Pelatihan
• Kriteria atau Kualifikasi Fasilitator dan Jumlah Fasilitator yang
dibutuhkan
• Waktu penyelenggaraan dan perincian waktu
• Teridentifikasinya tempat penyelenggaraan
• Jumlah Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan
pelatihan
• Dan komponen pendukung lainnya
Manajemen Training - 32
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 13 : Menyusun dan Mengembangkan
Kerangka Acuan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan sesi ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai komponen pokok penyusunan
dan pengembangan Kerangka Acuan Pelatihan
• Menggunakan berbagai komponen pokok untuk menyusun dan
mengembangkan Kerangka Acuan Pelatihan
• Menyusun dan mengembangkan Kerangka Acuan Pelatihan yang logis dan
sistematis sehingga mudah dimengerti
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi:
Kerangka Acuan atau Term of Reference (ToR) Pelatihan merupakan alat atau
sarana yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan seluruh gagasan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu pelatihan. Kerangka Acuan
dapat pula sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan manajemen,
khususnya yang berkaitan dengan "penyediaan dana" dan "sumberdaya yang
lain". Pada dasarnya Kerangka Acuan Pelatihan disusun oleh pihak
penyelenggara pelatihan ataupun fasilitator yang akan terlibat dalam suatu
pelatihan tertentu. Kerangka Acuan Pelatihan harusnya mengandung
komponen komponen penting yang mencakup; permasalahan yang dihadapi,
pemecahan masalah melalui pelatihan, strategi mencapai tujuan, materi
pembahasan, kriteria peserta, kriteria fasilitator atau pelatih, biaya yang
dibutuhkan dan komponen lainnya.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 5 : "Penjajagan Kebutuhan Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 6 : "Analisis Jabatan & Tugas"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 7 : "Menentukan Klasifikasi Peserta"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 8 : "Merumuskan Tujuan Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 9 : "Menentukan Materi Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 10 : "Menyusun Metoda & Media Pelatihan"
⌦ Hasil Diskusi Kelompok Modul 11 : "Menyusun Rencana Program
Pelatihan"
⌦ Transparansi 12 "Kerangka Acuan"
Pengaturan ruang kelas:
Tempat untuk diskusi kelompok yang dilengkapi dengan peralatan tulis
menulis dan tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Manajemen Training - 33
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang hasil diskusi kelompok pada Modul 11 kemudian
kaitkan dengan "Tujuan Modul" ini.
2. Lakukan curah pendapat tentang beberapa komponen pokok dalam
menyusun Kerangka Acuan pelatihan yang telah dilakukan selama ini,
dengan mengajukan pertanyaan : "Komponen-komponen pokok apa saja
yang perlu ada dalam Kerangka Acuan Pelatihan?". Lakukan juga kaji
ulang hasil diskusi kelompok pada modul 11, komponen apa yang sudah
teridentifikasi.
3. Catatlah seluruh hasil curah pendapat tersebut pada kertas flipchart yang
telah tersedia, kemudian berikan penjelasan seperlunya tentang struktur
Kerangka Acuan Pelatihan dengan menayangkan transparansi 12 :
"Kerangka Acuan Pelatihan"
4. Mintalah peserta untuk kembali ke dalam kelompoknya semula untuk
menyelesaikan tugas kelompok yaitu "Menyusun Kerangka Acuan
Pelatihan", berdasarkan pada berbagai hasil pembahasan Modul 5 s/d
Modul 11.
5. Lakukan dampingan kelompok untuk memberikan bimbingan teknis sesuai
dengan permasalahan dan kebutuhan masing-masing kelompok, hingga
kelompok mampu menyelesaikan Kerangka Acuan Pelatihan yang
diharapkan.
Ringkasan keluaran yang diharapkan:
1. Teridentifikasinya berbagai komponen pokok dalam menyusun dan
mengembangkan Kerangka Acuan Pelatihan berdasarkan tahapan-tahapan
yang telah dilalui selama ini.
2. Tersusunnya Draft Kerangka Acuan Pelatihan yang sistematis dan logis
yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:
o Latar Belakang/Pendahuluan, yang menjelaskan berbagai
permasalahan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan
Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap
o Pernyataan Tujuan; yang dapat dikategorikan dalam dua pokok
penting, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
o Pokok-Pokok Bahasan Materi Pelatihan; yang menjelaskan dan
menguraikan beberapa pokok materi pelatihan sehingga permasalahan
dapat terpecahkan
o Metodologi; memberikan uraian singkat tentang "cara" atau
"bagaimana" pokok pokok bahasan akan diproses untuk mencapai
tujuan pelatihan
o Fasilitator dan Peserta pelatihan; menguraikan qualifikasi atau
persyaratan atau kriteria fasilitator yang dibutuhkan serta jumlah yang
dikehendaki. Selain itu juga menguraikan persyaratan atau kualifikasi
atau persyaratan peserta dan jumlah peserta yang akan dilatih.
o Komponen-komponen lain yang bersifat logistik seperti misalkan
tempat, waktu dan ketentuan lain.
Manajemen Training - 34
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 14 : Menyelenggarakan Program Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
• Mengidentifikasi berbagai persyaratan dan kelengkapan penyelenggaraan
program pelatihan
• Menjelaskan berbagai kegiatan persiapan pokok dan penting dalam
penyelenggaraan program pelatihan.
• Menyelenggarakan program pelatihan dengan baik sesuai dengan rencana
program pelatihan.
Waktu yang dibutuhkan:
60 Menit
Ringkasan materi:
Perencanaan yang baik, 50% pekerjaan telah terselesaikan. Kini tibalah
saatnya untuk mengimplementasikan apa yang telah direncanakan
sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Pelatihan. Dalam
penyelenggaraan pelatihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
sehingga penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Pada
umumnya, dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pelatihan lebih banyak
mempersiapkan masalah logistik, mempersiapkan tempat, persiapan peserta,
pelatih dan mempersiapkan pendukung lainnya.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Modul Pelatihan Manajemen Training
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Sediakan tempat dengan fasilitas tulis menulis
Proses/prosedur:
⌦ Kaji kembali hasil diskusi kelompok penyusunan Kerangka Acuan Pelatihan
dan kaitkan dengan tujuan modul ini.
⌦ Mintalah peserta untuk melakukan curah pendapat tentang Langkahlangkah
Menyelenggarakan Pelatihan Partisipatif, dengan mengajukan
pertanyaan: "Hal-hal apa saja yang perlu anda perhatikan dalam
menyelenggarakan sebuah program pelatihan?"
⌦ Catatlah seluruh hasil curah pendapat tersebut pada kertas flipchart yang
telah tersedia dan berikan penegasan seperlunya, khususnya yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan.
Manajemen Training - 35
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 15 : Evaluasi Program Pelatihan
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
• Menjelaskan latar belakang atau alasan serta tujuan dan manfaat
evaluasi program pelatihan.
• Mengidentifikasi berbagai macam atau jenis evaluasi pelatihan yang
dapat digunakan dalam suatu penyelenggaraan program pelatihan.
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi:
Untuk mengetahui effektifitas dan effisiensi suatu pelatihan perlu dilakukan
evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Selain itu,
evaluasi pelatihan juga dipergunakan sebagai dasar untuk memperbaiki
segala kekurangan yang ada baik dalam aspek penyelenggaraan, proses
belajar maupun aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan
tersebut. Untuk itu, ada berbagai cara evaluasi yang dapat dipergunakan,
baik untuk mengetahui "suasana pelatihan", efektifitas metoda dan media,
kemampuan fasilitator, maupun efektifitas penyelenggaraan pelatihan itu
sendiri. Dalam Pendidikan Orang Dewasa, evaluasi pelatihan lebih banyak
ditekankan pada aspek "perubahan tingkah laku" daripada yang bersifat
peningkatan pemahaman. Oleh karena itu, evaluasi pelatihan lebih banyak
dilakukan secara partisipatif yang melibatkan secluruh komponen pelatihan.
Metoda:
Curah Pendapat
Ceramah
Diskusi Pleno
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Lampiran 4 - Formulir Evaluasi Pelatihan
Contoh Mood Meter
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Tempat untuk diskusi kelompok
Proses/prosedur:
1. Lakukan kaji ulang terhadap hasil diskusi kelompok modul 5 - 9 kemudian
kaitkan dengan modul ini :"Penyusunan Tujuan" dan jelaskan secara
singkat "Tujuan Modul" ini.
2. Lakukan curah pendapat pengalaman peserta pelatihan dengan
menggunakan kertas metaplan warna yang berbeda tentang "evaluasi
pelatihan" dengan mengajukan pertanyaan:
a. Apakah anda pernah melakukan evaluasi pelatihan dalam kegiatan
pelatihan yang anda lakukan?
b. Kalau jawaban : Ya/Pernah. Mengapa hal itu dilakukan dan untuk apa?
(Metaplan Warna Merah). Bagaimana evaluasi pelatihan anda lakukan?
(Metpalan warna biru)
c. Kalau jawaban : Tidak/Tidak pernah. Mengapa tidak pernah?
(Metaplan Warna Biru).
Manajemen Training - 36
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
3. Mintalah setiap peserta untuk menempelkan kertas metaplan yang sudah
diisinya pada tempat yang telah disediakan dan berikan kesempatan untuk
memberikan penjelasan seperlunya tentang:
a. Ya. Alasan melakukan evaluasi dan Tujuan Melakukan Evaluasi serta
kegiatan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi.
b. Tidak. Alasan mengapa tidak (pernah) melakukan evaluasi pelatihan.
4. Berikan penjelasan seperlunya tentang "Latar Belakang dan Tujuan
Evaluasi Pelatihan" berdasarkan hasil sumbang saran tersebut di atas dan
berikan penegasan seperlunya
5. Mintalah peserta untuk kembali ke kelompok masing-masing untuk
mendiskusikan berbagai jenis atau berbagai macam evaluasi pelatihan,
dengan mengajukan pertanyaan:
a. Sebutkan dan jelaskan berbagai macam/jenis evaluasi pelatihan yang
telah umum dipergunakan.
b. Apa tujuan dan manfaat dari masing-masing jenis/macam evaluasi
pelatihan tersebut.
6. Mintalah seorang peserta untuk memandu presentasi hasil diskusi
kelompok dan proses diskusi pleno hingga diperoleh kesepakatan dan
pengertian bersama tentang:
a. Berbagai macam atau jenis evaluasi pelatihan
b. Tujuan dan manfaat dari masing-masing jenis/macam evaluasi
pelatihan.
Manajemen Training - 37
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Modul 16 : Tindak Lanjut, Evaluasi dan Penutup
Tujuan:
Setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu untuk:
1. Menyusun rencana tindak lanjut dan rencana kerja aksi secara realistis,
dapat dilakukan dan dapat diukur hasilnya.
2. Memberikan umpan balik dan penilaian tentang efektifitas dan efisiensi
pelatihan
Waktu yang dibutuhkan:
120 Menit
Ringkasan materi:
Tindak lanjut dan Rencana Kerja Aksi merupakan langkah penting untuk
dilakukan sebagai suatu "rencana kegiatan" untuk menerapkan berbagai
pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh selama pelatihan. Selain
itu, rencana tindak lanjut ini dapat pula dipergunakan sebagai "alat" untuk
"memantau dan mengevaluasi" efektifitas pelatihan yang diselenggarakan,
sehingga "Program Pelatihan" tidak hanya "membuang dana" karena ketidak
jelas hasil yang diperoleh. Selain itu, dalam aspek penyelenggaraan pun perlu
diperoleh umpan balik. Hal ini mengingat bahwa "Tiada gading yang tak
retak" demikian pula dalam penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, umpan
balik dan evaluasi pelatihan perlu dilakukan pada saat akhir pelatihan untuk
memperoleh berbagai masukan, kritikan dan sumbang-saran perbaikan yang
diperlukan baik dari aspek pencapaian tujuan, metodologi, materi yang
dibahas, partisipasi peserta, kemampuan fasilitator dan aspek
penyelenggaraan lainnya. Hal ini penting untuk mengetahui efektifitas dan
efisiensi pelatihan.
Metoda:
Penugasan individual
Penugasan Kelompok
Penugasan individu melalui kuesioner yang telah dipersiapkan oleh fasilitator
Presentasi pleno untuk merangkum hasil yang dicapai
Materi/bahan yang dibutuhkan:
Formulir evaluasi
Lampiran 5 - Formulir Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelatihan
Pengaturan ruang kelas:
Tempat duduk dan meja di atur setengah lingkaran
Proses/prosedur:
1. Jelaskan secara singkat tujuan modul ini dan uraikan secara singkat latar
belakang modul ini.
2. Mintalah masing-masing peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut
setelah berakhirnya pelatihan ini dengan mengajukan pertanyaan:
a. Tindak lanjut "apa" yang perlu saya lakukan setelah latihan / lokakarya
ini?
b. Bagaimana itu dilakukan ?
c. Kapan mulai dan kapan selesai ?
Manajemen Training - 38
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
3. Berikan cukup waktu bagi masing-masing peserta untuk
menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) perorangan tersebut
secukupnya.
4. Mintalah masing-masing peserta untuk menyajikan RTL nya secara
singkat.
5. Lanjutkan dengan Evaluasi Pelatihan dengan membagikan Format
Evaluasi, jelaskan dan minta peserta untuk memberikan 'score'.
6. Bagilah peserta menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota yang
sama, yaitu kelompok A (sebelah kanan fasilitator) dan Kelompok B
(sebelah kiri fasilitator).
7. Kumpulkan Format Evaluasi yang telah diisi berdasarkan pada masingmasing
kelompok. Berikan format evaluasi kelompok A kepada
kelompok B dan sebaliknya.
8. Mintalah semua peserta untuk melakukan rekapitulasi bersama peserta
dalam format rekap hasil evaluasi. Presentasikan hasil evaluasi
kuantitatif tersebut.
9. Mintalah masing-masing peserta untuk membacakan evaluasi atau
umpan balik dan catatlah semua umpan balik tersebut.
10. Berikan tanggapan seperlunya.
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Kumpulan Materi
Penjelasan Umum
Materi-materi yang disajikan pada bagian ini hanya merupakan poin-poin
pokok atau prinsip materi saja yang diperlukan dalam modul (hanya pada
modul yang memerlukan materi). Untuk tampilan dalam transparansi yang
dibuat maka diserahkan pada masing-masing fasilitator untuk mengemasnya.
Namun apabila memerlukan contoh tampilannya, dapat menghubungi Badan
Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam
(Bakornas LPL HMI) untuk mendapatkan contoh transparansi dari modul ini.
Kode transparansi : MDL.MT/PP/2006 (dalam bentuk Power Point) atau
MDL.MT/PDF/2006 (dalam bentuk Adobe Acrobat).
Transparansi 1 :
Lihat tujuan pelatihan ini
Transparansi 2 :
Tahap Mengalami (Pengalaman)
Pengalaman merupakan inti proses belajar. Ini merupakan langkah awal dari
proses refleksi. Hal ini mencakup segala sesuatu yang telah kita alami yang
mencakup keberadaan kita, kegiatan-kegiatan kita, perasaan-perasaan kita,
pengamatan kita dan apa saja yang kita dengar. Pendekatan Daur Belajar
Berdasarkan Pengalaman didasarkan pada pengalaman yang dibagikan yang
merupakan pengalaman riil, konkrit dan sejauh mungkin mempunyai dampak
yang berarti. Secara umum masing-masing tahapan tersebut di atas
mengandung beberapa unsur penting dan mempunyai ciri-ciri pokok tertentu,
yang mempunyai implikasi peran dan fungsi yang berbeda dari setiap tahapan
bagi seorang fasilitator (Pemandu) atau bagi seorang pelatih (trainer) di
dalam memproses kegiatan belajar.
Tahap Berbagi Pengalaman/Tahap Pengungkapan
Merupakan tahap kedua dalam proses belajar atau proses pelatihan. Kita
memaparkan atau menyampaikan berbagai pengalaman kita. Apa yang
terjadi; Apa yang saya katakan, saya rasakan; Apa yang dirasakan dan
dikatakan oleh orang lain; Bagaimana pengalaman itu mempunyai arti. Kita
Manajemen Training - 40
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
ingin berbagai pengalaman, perasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam
berbagai isu dan konteks dimana isu dan konteks tersebut mempunyai
hubungan dan arti dalam kehidupan kita.
Tahap Menganalisis
Tahap ini merupakan suatu proses pemahaman. Ini merupakan suatu proses
untuk mencoba memahami berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai
pihak yang terlibat dalam proses belajar atau proses pelatihan secara kritis.
Dalam tahap ini banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan
dengan peranan dan pengaruh dari berbagai faktor dan berbagai pihak.
Misalkan; Siapa yang mempunyai kewenangan dalam situasi seperti ini?;
Suara siapa yang lebih didengarkan dan diperhatikan?; Siapa yang
mengambil keputusan?; Siapa yang terkena imbas dan terkena dampak atas
keputusan tersebut ? dan lain sebagainya.
Tahap Menyimpulkan & Merencanakan
Ini merupakan tahap yang kritis dalam proses belajar dan proses pelatihan.
Berbagai ungkapan pengalaman dan analisis yang terjadi, perlu ditarik suatu
"generalisasi" dan "menyimpulkannya" sebagai bahan untuk menyusun
perencanaan. Dalam proses belajar berdasarkan pengalaman, belajar atau
pelatihan tanpa kegiatan tindak lanjut atau perencanaan, akan mengarah
kepada hal-hal yang kurang tepat, apati dan ketidak berdayaan; lebih tepat
lagi yaitu apa yang dapat kita lakukan sebagai perencana untuk membuat
suatu perubahan yang diperlulkan sehingga pengalaman yang kurang baik
tidak terjadi lagi, sebagaimana pepatah mengatakan "Keledai tidak akan
terantuk pada batu yang sama".
Manajemen Training - 41
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Tahap Menerapkan / Penerapan
Merupakan tahap dimana kita melakukan dan melaksanakan sesuatu yang
telah direncanakan atas hasil pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan termasuk
di dalamnya uji coba, penelitian, implementasi dan pengambilan resiko, tetapi
dapat juga merupakan kegiatan menunggu, mendengarkan dan mengamati.
Sebab melaksanakan suatu kegiatan tersebut akan menjadi pengalaman
nyata yang kita perlukan untuk kita pikirkan lebih jauh tentang apa yang
dapat kita pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk menetapkan
tujuan dalam pembelajaran atau pelatihan.
Sebagai implikasi dan konsekuensi dari penerapan model pembelajaran
melalui Daur belajar berdasarkan pengalaman tersebut di atas adalah
"peranan" dan "fungsi" dari pemandu (fasilitator) ataupun pelatih (trainer)
serta metoda dan teknik-teknik yang dipergunakan, sehingga "tahapantahapan"
tersebut di atas dapat berjalan dengan baik.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pada umumnya, metoda dan teknik
yang dipergunakan adalah metoda dan teknik yang banyak melibatkan
peranserta peserta pelatihan, dimana peran fasilitator adalah membantu
peserta pelatihan menciptakan dan suasana belajar. Dengan demikian maka
keterlibatan aktif semua pihak menjadi penting dalam proses belajar dalam
pendidikan orang dewasa.
Transparansi 3 :
Latar Belakang
Salah satu masalah yang memerlukan perhatian dalam kegiatan kepelatihan
adalah metoda dan teknik pelatihan (Training Method &Techniques). Pada
awalnya metoda dan teknik pelatihan ini kurang mendapatkan perhatian,
karena orang berpandangan bahwa pelatihan itu merupakan suatu kegiatan
yang sifatnya praktis, jadi tidak diperlukan pengetahuan (teori) yang ada
sangkut pautnya dengan kepelatihan. Orang merasa sudah mampu untuk
melatih dan menjadi pelatih atau fasilitator kalau sudah menguasai materi
yang akan disampaikan. Pandangan ini tidaklah benar. Fasilitator perlu pula
mempelajari pengetahuan yang ada kaitannya dengan kegiatan kepelatihan,
khususnya metoda dan teknik pelatihan yang berguna untuk "bagaimana
memproses" terjadinya interaksi belajar.
Manajemen Training - 42
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Pengertian Metoda Pelatihan
Metoda merupakan salah satu "sub-sistem" dalam "sistem pelatihan", yang
tidak bisa dilepaskan begitu saja. Metoda adalah cara atau prosedur yang
dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan
keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan.
Secara garis besar dalam satu proses interaksi belajar menempuh 4 (empat)
phase pokok yang meliputi :
• Phase Pendahuluan: dimaksudkan untuk menyusun dan
mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan
guna pembahasan materi pembelajaran. Dalam phase ini fasilitator
dapat melakukan kaji ulang (review) terhadap pembahasan
sebelumnya dan menghubungkan dengan pembahasan berikutnya
• Phase Pembahasan: dimaksudkan untuk melakukan kajian,
pembahasan dan penelaahan terhadap materi pembelajaran. Dalam
phase ini peserta mulai dikonsentrasikan perhatiannya kepada pokok
materi pembahasan. Dalam phase ini perlu dicari metoda yang cocok
dengan tujuan, sifat materi, latar belakang peserta dan
pelatih/fasilitator sendiri.
• Phase Menghasilkan: yaitu tahap dimana seluruh hasil pembahasan
ditarik suatu kesimpulan bersama berdasarkan pada pengalaman dan
teori yang mendukungnya.
• Phase Penurunan: dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi
peserta secara berangsur-angsur. Ketegangan perhatian peserta
pelatihan terhadap materi pelatihan perlu secara bertahap diturunkan
untuk memberi isyarat bahwa proses pelatihan akan berakhir.
Mengenal Macam-Macam Metoda
Banyak pilihan metoda yang dapat dipergunakan oleh seorang fasilitator
dalam memproses interaksi belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu
saja setiap metoda mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metoda yang tepat
meliputi: Tujuan Pelatihan, Sifat Materi Pelatihan, Peserta, Fasilitator, Waktu.
Dan yang paling penting adalah filosofi pendekatan. Hal ini penting karena
kalau menggunakan pendekatan konvensional (pedagogis) akan berbeda
dengan kalau menggunakan pendekatan andragogis. Dalam pendekatan
andragogis keterlibatan aktif peserta menjadi mutlak adanya. Untuk itu maka
metoda-metoda yang bersifat satu arah untuk dihindarkan.
Manajemen Training - 43
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Metoda Ceramah
Metoda Ceramah seringkali disebut metoda kuliah (The Lecture Method).
Dapat pula disebut dengan metoda deskripsi. Metoda ceramah merupakan
metoda yang memberikan penjelasan atau memberi deskripsi lisan secara
sepihak (oleh seorang fasilitator) tentang suatu materi pembelajaran tertentu.
Tujuannya adalah agar peserta pelatihan mengetahui dan memahami materi
pelatihan tertentu dengan jalan menyimak dan mendengarkan. Peranan
fasilitator dalam metoda ceramah sangat aktif dan dominan sedangkan
peserta hanya duduk dan mendengarkan saja. Metoda ini kurang tepat untuk
pelatihan orang dewasa, karena dalam pelatihan orang dewasa menghendaki
keterlibatan aktif seluruh peserta.
Curah Pendapat (Brainstorming)
Adalah sebuah metode umum yang digunakan dalam suatu pelatihan orang
dewasa untuk membantu peserta pelatihan memikirkan sebanyak mungkin
ide dan gagasan. Selama berlangsungnya curah pendapat peserta didorong
untuk menghasilkan pendapat, gagasan secepat mungkin tanpa perlu
memikirkan nilai dari pada pendapat itu. Tekanannya ialah pada kuantitas,
dan bukan kualitas.
Manajemen Training - 44
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Tidak dibenarkan adanya kritik terhadap pendapat-pendapat (pendapat anda
sendiri atau pendapat orang lain) karena orang-orang akan merasa lebih
bebas untuk membiarkan imajinasi-imajinasi mereka berjalan dan untuk
memberikan sumbangsih secara bebas/leluasa jika mereka tidak harus
merasa kuatir tentang apa yang akan dipikirkan oleh orang lain tentang
kontribusi-kontribusi mereka. Masing-masing individu bebas untuk
memberikan sebanyak mungkin saran seperti yang dia inginkan. Seorang juru
catat mencatat setiap kontribusi pada sebuah papan tulis atau di atas
lembaran kertas koran dan semua peserta didorong untuk mngembangkan
pendapat-pendapat orang lain. Sangat sering terjadi bahwa suatu pendapat
yang nampaknya tidak berguna atau lucu akan memicu pendapat orang lain
yang ternyata menjadi sangat bernilai tinggi.
Setelah dilakukan curah pendapat, seluruh peserta kemudian dapat
mengadakan evaluasi terhadap saran-saran tersebut dan melakukan
pembahasan.
Metoda Kelompok Nominal
Adalah hampir sama dengan curah pendapat, tetapi ini dirancang untuk
mendorong setiap pribadi peserta pelatihan untuk memberikan
sumbangsihnya dan untuk mencegah adanya dominasi peserta tertentu.
Prosedur itu mulai dengan suatu saat yang hening selama lima sampai
sepuluh menit saat mana digunakan oleh peserta-peserta untuk menulis
pendapat-pendapat sebanyak mungkin di atas selembar kertas. Pendapatpendapat
itu merupakan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang spesifik
yang diajukan oleh fasilitator atau sudah disetujui oleh peserta pelatihan
(seperti "Apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki lembaga ini ?").
Langkah berikutnya ialah untuk peserta mengambil giliran membaca
pendapat-pendapat dari daftar-daftar mereka. Hal ini dilakukan dengan cara
bergilir, setiap anggota membacakan hanya satu pendapat saja untuk satu
kesempatan. Peserta-peserta didorong untuk menambahkan ke dalam daftardaftar
mereka setiap saat selama berlangsungnya tahapan ini, dan saling
mengembangkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Seorang juru
catat mencatat pendapat-pendapat itu dalam kata-kata yang sama persis
yang disampaikan oleh penyumbang pendapat di atas sebuah daftar yang
bisa dilihat oleh semua orang. Peserta pelatihan anggota boleh mengatakan
Manajemen Training - 45
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
pas atau belum ada ide setiap kali mendapat giliran dan boleh menyampaikan
pendapat lagi pada giliran berikutnya.
Hanya setelah setiap pendapat sudah dicatat barulah seluruh peserta
mendiskusikan semuanya. Seluruh peserta mengklarifikasi pendapatpendapat
dan, jika para penyumbang pendapat setuju, menggabungkan
pendapat-pendapat yang sama atau hampir sama. Setelah tahapan diskusi,
salah satu cara untuk memprioritaskan item-item ialah bagi setiap anggota
menuliskan lima yang menurut dia adalah yang paling penting, dan sesudah
itu membuat ranking dari kelimanya. Si juru catat membacakan setiap item
dari daftar itu dan menambahkan poin-poin yang ditugaskan padanya.
(Sebuah item dibebankan lima poin untuk setiap satu kali hal itu dicatat
sebagai prioritas pertama dari seseorang, empat poin setiap kali ia
didaftarkan kedua kalinya, dan seterusnya). Dengan cara ini kelompok dapat
menentukan nilai-nilai apa yang ditempatkan oleh anggota-anggota secara
kolektif pada pendapat-pendapat yang sudah disarankan, setelah pendapatpendapat
itu dihasilkan.
(Adalah penting sekali bahwa sang juru catat menggunakan kata-kata yang
tepat sama persis seperti yang digunakan oleh penyumbang pendapat ketika
menguraikan pendapatnya. Jika kata-kata harus diubah, hal itu hanya akan
bisa dilakukan dengan seijin sipenyumbang pendapat, barangkali dengan
mengajukan pertanyaan seperti , "Dapatkah anda memikirkan suatu cara
yang lebih singkat dalam mengatakan hal itu ?")
Metoda Diskusi
Metoda Diskusi merupakan metoda yang biasanya dipergunakan dalam
pelatihan orang dewasa, karena mereka dapat berpartisipasi aktif untuk
menyumbangkan pemikiran, gagasan dalam kegiatan diskusi. Kalau dalam
metoda ceramah hanya terjadi komunikasi satu arah, maka metoda diskusi
terjadi banyak arah. Dengan demikian maka pada dasarnya metoda diskusi
adalah mengemukakan pendapat dan gagasan dalam musyawarah untuk
mencapai mufakat. Biasanya peserta diskusi dihadapkan pada suatu atau
sejumlah masalah yang mungkin disodorkan oleh fasilitator. Atau peserta
dapat pula menentukan sendiri topik yang perlu dipecahkan bersama. Tujuan
diskusi pada umumnya adalah mencari pemecahan permasalahan, dari sinilah
muncul bermacam-macam jawaban yang perlu dipilih satu atau dua jawaban
yang logis dan tepat guna dari bermacam-macam jawaban yang lain untuk
mencapai mufakat / persetujuan.
Manajemen Training - 46
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Metoda
Diskusi dalam pelatihan:
• Diskusi hendaknya berlangsung dalam "iklim terbuka", dalam suasana
santai dan informal
• Persiapkan dengan baik bahan diskusi sebelum diskusi dilakukan.
Lebih baik dibuat secara tertulis.
• Menetapkan besar kecilnya kelompok termasuk menentukan siapa
menjadi anggota kelompok diskusi masing-masing. Bagilah peserta
secara merata dengan keseimbangan pengetahuan, pengalaman
anggota yang setara
• Mengatur dan menyediakan tempat diskusi yang menyenangkan dan
menyusun tempat diskusi yang memungkinkan terjadinya komunikasi
dan tatap mata
• Menyediakan Kertas Koran (Flipchart) yang dapat dipergunakan oleh
kelompok diskusi untuk mencatat dan merekam hasil-hasil diskusinya.
• Memberikan pengantar tentang keluaran yang diharapkan dari
kegiatan diskusi tersebut tanpa ikut campur "fasilitator".
Macam-Macam Metoda Diskusi Kelompok
Selama ini, dalam pelatihan orang dewasa, dikenal banyak macam metoda
diskusi dan seorang fasilitator dapat memilih salah satu atau gabungan dari
berbagai teknik ini sehingga dapat memberikan berbagai variasi bagi peserta
pelatihan dan tidak menimbulkan kebosanan peserta. Macam-macam teknik
diskusi tersebut antara lain meliputi:
• Whole Group (Seluruh Peserta)
Seluruh kelompok peserta duduk dalam satu formasi setengah
lingkaran atau berbentuk "U" yang dipimpin oleh fasilitator atau
moderator yang diminta dari peserta. Diskusi seluruh kelompok ini
biasanya membicarakan topik tertentu dengan fasilitator / moderator
sebagai pemandunya. Digunakan untuk mengenal dan mengelola
permasalahan, membuat permasalahan yang menarik, menciptakan
suasana informal, membantu peserta mengemukakan pendapat.
Peserta diskusi hendaknya tidak lebih dari 20 orang.
Manajemen Training - 47
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
• Diskusi Kelompok (Group Discussion)
Diskusi Kelompok adalah upaya percakapan atau pembahasan yang
dipersiapkan di antara tiga atau lebih tentang topik tertentu dengan
seorang fasilitator. Ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada
peserta untuk saling mengemukakan pendapat dalam mengenal dan
memecahkan suatu permasalahan. Diskusi kelompok akan membantu
peserta pelatihan yang malu berbicara di dalam kelompok besar dalam
mengemukakan pendapatnya. Jumlah peserta dalam diskusi kelompok
idealnya tidak lebih dari 5 orang.
• Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion)
Diskusi Kelompok Fokus ini tidak jauh berbeda dengan diskusi
kelompok di atas, namun materi pembahasan diskusi lebih difokuskan
pada bidang tertentu. Peserta diskusi kelompok fokus biasanya bersifat
homogen atau yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang
sejenis atau sama
• Panel Diskusi
Panel Diskusi juga dipergunakan untuk membahas suatu permasalahan
tertentu dimana 2 atau 3 orang dari luar atau dari peserta pelatihan itu
sendiri diminta untuk menyajikan sesuatu permasalahan atau
pendapatnya tentang sesuatu kemudian seluruh peserta diminta untuk
menanggapi dan dan terlibat untuk mendiskusikannya
• Syndicate Group
Suatu kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil dengan anggota
tidak lebih dari 5 orang. Masing-masing kelompok kecil tersebut
melakukan diskusi tertentu, dan tugas ini bersifat sementara.
Fasilitator memberikan penjelasan secara umum dan garis besar
permasalahan, kemudian tiap-tiap kelompok kecil (syndicate) diberi
tugas mempelajari suatu praktek tertentu yang berbeda dengan
kelompok kecil lainnya. Jika memungkinkan fasilitator menyediakan
referensi. Setelah kelompok bekerja sendiri-sendiri, kemudian masingmasing
kelompok menyajikan hasil diskusinya dalam sidang pleno
untuk dibahas lebih jauh.
Manajemen Training - 48
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
• Debat Informal
Kelompok besar dibagi menjadi dua kelompok yang sama jumlah
pesertanya dan mendiskusikan materi yang cocok untuk diperdebatkan.
Biasanya fasilitator memberikan persoalan yang sama kepada dua
kelompok tersebut dan memberikan tugas yang bertentangan, yaitu
bahwa satu kelompok "pro" dan satu kelompok kontra". Biasanya
bahan yang diperdebatkan merupakan suatu permasalahan dan bukan
merupakan sesuatu yang aktual.
• Kelompok Dengung (Buzz Group)
Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (2-3) orang untuk
mendiskusikan "sesuatu topik" terlepas dari bantuan fasilitator (yang
bahkan meninggalkan tempat pertemuan). Tempat duduk diatur
sedemikian rupa hingga peserta dapat berhadap muka. Teknik ini
memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk menguji dan
memperdalam pemikiran-pemikirannya atau mempertajam suatu
upaya pemecahan masalah dan mendapatkan kepercayaan dirinya
sendiri.
• Diskusi "Lingkaran dalam Lingkaran" (Fish Bowl)
Para peserta pelatihan dibagi menjadi beberapa kelompok; salah satu
kelompok, yang dapat disebut dengan "kelompok dalam"
mendiskusikan suatu masalah tertentu dan "kelompok luar" (kelompok
lainnya) sebagai pendengar. Sebagai contoh, kelompok dalam dapat
merupakan kelompok panitia pelaksana (OC) sedangkan kelompok
luarnya adalah "Kelompok Panitia Pengarah" (SC) yang tugasnya
mendengarkan, menganalisis serta menterjemahkan apa yang dibahas,
didiskusikan dan dibicarakan menjadi tindak tindakan nyata.
Role Play (Bermain Peran)
Peserta pelatihan diminta untuk melakukan peran tertentu dan menyajikan
"permainan peran" dan melakukan "dialog-dialog" tertentu yang menekankan
pada karakter, sifat atau sikap yang perlu dianalisa. Bermain peran haruslah
mengungkapkan suatu masalah atau kondisi nyata yang akan dipergunakan
bahan diskusi atau pembahasan materi tertentu.
Dengan demikian, setelah selesai melakukan peran, langkah penting adalah
analisis dari bermain peran tersebut. Para pemain diminta untuk
Manajemen Training - 49
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
mengemukakan peran dan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan,
demikian pula dengan peserta yang lain. Untuk itu fasilitator harus
mempersiapkan skenario dan cerita tertentu dan mempersiapkan "peserta"
yang akan memerankan peran tertentu tersebut, serta kelengkapan lain
sebagai bahan analisis yang diperlukan.
Simulasi (Simulation)
Simulasi berasal dari bahasa Inggris "Simulation" artinya meniru perbuatan
yang bersifat pura-pura atau tidak dalam kondisi sesungguhnya. Tujuan
simulasi adalah menanamkan materi pembahasan melalui pengalaman
berbuat dalam proses simulasi. Sebenarnya simulasi lebih tepat untuk
meningkatkan ketrampilan tertentu dengan jalan "melakukan sesuatu" dalam
kondisi tidak nyata. Misalkan saja melakukan "simulasi melatih petani".
Demonstrasi
Metoda Peragaan merupakan suatu metoda yang digunakan oleh fasilitator
"untuk memperagakan" suatu proses untuk meningkatkan ketrampilan
tertentu dengan menggunakan alat yang sesuai dengan yang sesungguhnya.
Misalkan "cara menyuntik ayam". Disini fasilitator atau salah seorang peserta
menunjukkan alat yang dipakai, proses yang ditempuh dan teknik yang
dipergunakan dalam menyuntik ayam.
Manajemen Training - 50
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Transparansi 4 :
Transparansi 5 :
Sepuluh Langkah Pengelolaan Pelatihan Sistematis
Secara umum dapat dikatakan bahwa Pendekatan Pelatihan Sistematis
dengan menggunakan & menerapkan 10 langkah ini merupakan salah satu,
dan bukan satu-satunya pendekatan, dari sekian banyak pendekatan yang
dapat diadopsi oleh Petugas atau aparat Bidang Pelatihan dalam suatu
instansi atau lembaga. Mengelola program pelatihan pada dasarnya berangkat
dari adanya permasalahan yang dihadapi yang dapat mengganggu
pencapaian tujuan yang diharapkan, sampai dengan evaluasi dan tindak
lanjut yang sesuai dengan upaya pemecahan masalah melalui pelatihan.
Secara bertahap dapat diuraikan sebagai berikut:
⌦ Langkah 1 : Identifikasi & Analisis Kebuthan Pelatihan
⌦ Langkah 2 : Menguji dan Analisis Jabatan dan Tugas
⌦ Langkah 3 : Klasifikasi & Menentukan Peserta Pelatihan
⌦ Langkah 4 : Rumuskan Tujuan Pelatihan
⌦ Langkah 5 : Rancangan Program Pelatihan
(Rancangan Kurikulum & Silabus)
⌦ Langkah 6 : Rencana Program Pelatihan
⌦ Langkah 7 : Menyusun & Mengembangkan ToR
⌦ Langkah 8 : Pelaksanaan Program Pelatihan
⌦ Langkah 9 : Evaluasi Program Pelatihan
⌦ Langkah 10 : Tindak Lanjut Pelatihan
Manajemen Training - 51
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Transparansi 6 :
Masing-masing sistem dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini:
• Sistem Manusia; antara lain mencakup keadaan fisik, kesehatan,
ketrampilan, pengetahuan, nilai-nilai, kepribadian, sikap dan perilaku,
motivasi, budaya, status dan lain-lain.
• Sistem Teknologi; antara lain mencakup peralatan yang
dipergunakan, komputerisasi, metoda, proses, alur kerja, otomatisasi,
inventarisasi, dan lain-lain.
• Sistem Keuangan; antara lain meliputi Alur kas, struktur
pembayaran dan pencairan keuangan,ketersediaan dana, dan lainlain.
• Sistem Sosial; yang mencakup antara lain Kelompok-kelompok, team,
norma-norma yang berlaku, komunikasi informal
• Sistem Lembaga; antara lain meliputi struktur organisasi,
kepemimpinan, penilaian kerja, jenjang karier, penggajian, dan lainlain
• Sistem Informasi; antara lain meliputi saluran komunikasi, prosedur
komunikasi, prosedur penganggaran, prosedur perencanaan, prosedur
pengawasan, prosedur pemantauan dan lain-lain.
Dengan mempertimbangkan "sistem" tersebut akan terlihat bahwa
kemungkinan adanya masalah pada bidang tertentu mungkin disebabkan oleh
bidang yang lain. Dengan demikian maka sangat penting untuk
mempertimbangkannya dalam penjajagan kebutuhan pelatihan.
Transparansi 7 & 8 :
Pengertian Kebutuhan Pelatihan
Sering kita mendengar kata "Kebutuhan Pelatihan". Kata "Kebutuhan"
menunjukkan adanya sesuatu yang "kurang". Sedangkan kata "pelatihan"
menunjukkan bahwa "kekurangan" tersebut dapat dipenuhi melalui pelatihan
tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya "kebutuhan
Manajemen Training - 52
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
pelatihan" tersebut bilamana jalan keluar yang ditempuh dilakukan melalui
kegiatan pelatihan.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebutuhan pelatihan adalah selisih
antara pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diharapkan / diminta
dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah dimiliki oleh
seseorang atau selisih antara prestasi yang diminta dengan prestasi yang
telah dicapai.
Tiga Jenjang Kebutuhan Pelatihan:
Kebutuhan Pelatihan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori
berdasarkan tingkat atau jenjang sebagai berikut :
• Kebutuhan PelatihanTingkat Organisasi/Lembaga
Dalam kategori ini berbagai kelemahan umum ditemukan di seluruh
lembaga dimana jalan keluar yang tepat adalah pelatihan. Secara
umum, kebutuhan pelatihan lembaga dudasarkan pada adanya tujuan
lembaga. Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kebutuhan
pelatihan lembaga yaitu mencoba untuk membandingkan "capaian
lembaga" dengan "tujuan yang diharapkan". Kelemahan apa yang
ditemukan sehingga tujuan lembaga tidak tercapai?. Namun demikian
perlu disadari bahwa banyak lembaga mempunyai tujuan yang kurang
jelas, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan lembaga.
• Kebutuhan Pelatihan Tingkat Jenjang Kepangkatan/Posisi
Dalam kategori ini kebutuhan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan,
sikap dan ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai
macam pekerjaan atau tugas tertentu sesuai dengan posisi atau
jabatan tertentu. Pada umumnya untuk mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan pada jenjang posisi, didasarkan pada Uraian Tugas (Job
Description) yang tersedia, dengan jalan melakukan proses Analisis
Tugas.
• Kebutuhan Pada Tingkat Individu/Perorangan
Setelah mengetahui dan menentukan kebutuhan pelatihan pada
tingkat kelembagaan dan tingkat posisi atau jabatan, kemudian
menentukan "siapa" membutuhkan pelatihan "apa", yaitu mencoba
untuk menemukan adanya penyimpangan pengetahuan, sikap dan
ketrampilan pada setiap individu orang.
Memang agak sulit untuk membedakan pemilahan antara kebutuhan
pelatihan lembaga dengan kebutuhan pelatihan individu / perorangan.
Mengingat bahwa kita berhubungan dengan orang yang perlu dilatih. Hal ini
benar adanya, karena kita membahas kebutuhan pelatihan tersebut tidak
bersifat kebutuhan pelatihan pribadi; dalam hal ini kita tidak membahas
kelemahan seseorang secara pribadi tetapi dalam kaitannya dengan tuntutan
kelembagaan, untuk menemukan bidang-bidang yang dirasa masih lemah.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan pelatihan hanya dapat
ditentukan dalam kaitannya dengan rencana keseluruhan lembaga.
Manajemen Training - 53
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Dalam konteks kelembagaan hal ini menyangkut kelembagaan secara
keseluruhan, atau hanya sebagian dari lembaga tersebut yang meliputi
misalnya "Sub Dit", Biro, Seksi dan lain-lain.
Secara rinci ketiga jenis kebutuhan pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Jenjang
Kebutuhan
Pelatihan
Beberapa
Pertanyaan Dasar
Rekomendasi atau
Kesimpulan
Proses
Identifikasi
Kebutuhan
Pelatihan
Jenjang
Organisasi
atau Lembaga
Dimanakah pelatihan
itu sungguh sungguh
dibutuhkan, yaitu di
bagian yang mana
atau di seksi yang
mana atau pada
jenjang kepangkatan
yang mana
• Bagian yang
sangat
membutuhkan
pelatihan adalah
Bina Program.
• Kebutuhan
pelatihan yang
sangat penting
bagi keseluruhan
organisasi adalah
Pelatihan Project
Cycle
Management.
• Pengganti Orang
yang akan Pensiun
harus dilatih
terlebih dahulu.
Jenjang
Kepangkatan
atau Posisi
Pengetahuan, Sikap
dan ketrampilan apa
yang diperlukan
untuk posisi
tertentu?
Pengetahuan, sikap dan
ketrampilan yang
dibutuhkan untuk
posisi ………. adalah :
• ……………………
• ……………………
Biasanya tertulis di dalam
Uraian Tugas)
Jenjang
Individu/
Perorangan
Individu siapa saja
yang perlu
memperoleh
pelatihan sehingga
mempunyai
pengetahuan, sikap
dan ketrampilan?
• Sdr. "A" Seksi
Penyuluhan
membutuhkan
pelatihan …….
• Sdr. "B" Sub Din
Pembibitan
membutuhkan
pelatihan …….
• Seluruh PPL baru
harus mengikuti
pelatihan :
- ………………………..
- ………………………..
Manajemen Training - 54
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Transparansi 9 :
Jenis-Jenis Tujuan Pelatihan
Pada dasarnya Tujuan Pelatihan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori
pokok domain, yang meliputi:
• Cognitive (Pengetahuan) Domain, adalah tujuan pelatihan yang
berkaitan dengan pengetahuan.
• Affective (Sikap) Domain, adalah tujuan pelatihan yang berkaitan
dengan sikap dan tingkah laku dan,
• Psychomotor (Ketrampilan) Domain yaitu tujuan pelatihan yang
berkaitan dengan ketrampilan.
Berikut ini beberapa contoh yang dapat menunjukkan berbagai perbedaan
ketiga kategori tujuan tersebut.
Jenis Tujuan Contoh Tujuan
Tujuan Pelatihan
yang bersifat
Pengetahuan
Peserta pelatihan mampu menyebutkan langkahlangkah
pokok menyelenggarakan pelatihan partisipatif
bagi staf di lingkungan Dinas Peternakan
Tujuan Pelatihan
yang bersifat
Sikap/Perilaku
Peserta pelatihan menunjukkan penerimaannya untuk
memenuhi berbagai peraturan kedisiplinan di
lingkungan Dinas Peternakan yang berlaku efektif
bulan depan.
Tujuan Pelatihan
yang bersifat
Ketrampilan
Peserta pelatihan mampu untuk melakukan Inseminasi
Buatan di seluruh lokasi program Inseminasi Buatan
Tingkat/Jenjang Kedalaman Tujuan Pelatihan
Benyamin Bloom (1971), seorang ahli pendidikan, menyatakan bahwa setiap
jenis tujuan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai "jenjang atau
tingkat atau kedalaman" tujuan, yang disebut dengan "Taksonomi Tujuan
Pendidikan Bloom". Jenjang tersebut harus dilihat sebagai suatu jenjang yang
bersifat hirarkis, yang berarti bahwa tujuan yang lebih tinggi hanya dapat
dicapai setelah mencapai tujuan dibawahnya.
1. Cognitive Domain (Pengetahuan)
o Knowledge (Pengetahuan): Kemampuan peserta pelatihan
untuk mengingat kembali atau menghafalkan materi-materi
yang telah dipelajarinya.
o Comprehension (Pengertian/Pemahaman): Kemampuan
peserta pelatihan untuk mengerti dan memahami arti materi
yang telah dipelajari.
o Application (Penerapan): Kemampuan peserta pelatihan
untuk menggunakan materi-materi yang telah dipelajari di
dalam satu situasi konkrit yang baru.
o Analysis (Analisis): Kemampuan peserta pelatihan untuk
memerinci materi pelatihan ke dalam berbagai komponen dan
memahami strukturnya.
o Synthesis (Sintesis): Kemampuan seorang peserta untuk
menempatkan berbagai bagian yang terpisah secara bersamaManajemen
Training - 55
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
sama untuk membentuk suatu kesatuan baru yang utuh secara
menyeluruh.
o Evaluation (Evaluasi): Kemampuan seorang peserta
pelatihan untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung
dalam materi pelatihan untuk satu tujuan yang telah ditetapkan.
2. Affective Domain (Sikap)
o Receiving (Menerima): Menyadari adanya gagasan atau
proses atau sesuatu hal; kemauan untuk mempelajari atau
mencoba dengan tingkah laku yang khusus.
o Responding (Menanggapi): berperanserta secara aktif;
memberikan tanggapan dengan patuh dan kemudian dengan
senang hati menerima kepuasan dari tanggapan tersebut.
o Valuing (Menilai): Menerima nilai-nilai tingkah laku yang
dipercaya, nilai atau cita-cita; mengekspresikan minat
preferensinya; membangun komitmen.
o Organization (organisasi): Mengkonsepsikan berbagai nilai;
membandingkan, menghubungkan dan mengorganisir nilai-nilai
tersebut kedalam suatu hirarki).
o Characterization (Karakterisasi): Mengikuti nilai-nilai
tersebut sebagai dasar untuk mengendalikan atau
mengarahkan tingkah laku; mengintegrasikan nilai-nilai
tersebut menjadi filosofi hidup.
3. Psychomotor Domain (Ketrampilan)
o Perception (Persepsi): Menyadari adanya suatu tindakan
yang harus dilakukan melalui perasaan.
o Set (Kesiapan): Telah siap untuk bertindak secara mental,
phisik dan emosinya
o Guided Responses (Tanggapan yang Diarahkan):
Melakukan atau melaksanakan tindakan tertentu di bawah
supervisi dengan cara meniru atau uji coba; melibatkan pula
tindakan praktek.
o Mechanism (Mekanisme): Melaksanakan suatu tindakan
tertentu dengan biasa dengan tingkat kepercayaan tertentu;
meningkatkan effisiensi.
o Complex Overt Response: Menampilkan suatu tindakan
secara otomatis tanpa ada ketakutan dan telah dilakukan
dengan ketrampilan yang cukup tinggi
o Adaptation (Adaptasi): Mampu untuk memodifikasi atau
menyesuaikan tindakan tertentu dan dengan ketrampilan
tertentu untuk berhubungan dengan situasi baru.
o Origination (Originasi) Menciptakan pola-pola gerakan atau
tindakan tindakan baru guna menyesuaikan situasi yang khusus
atau permasalahan khusus yang dihadapi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menyusun dan merumuskan
tujuan pelatihan dapat disusun sesuai dengan "Hirarkhi Tujuan Pelatihan"
sebagai berikut di bawah ini:
• Tujuan Pelatihan Umum; merupakan rumusan tujuan pelatihan yang
bersifat umum yang diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi
pencapaian tujuan lembaga atau tujuan instansi.
Manajemen Training - 56
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
• Tujuan Pelatihan Khusus; Perumusan Tujuan Khusus ini sering pula
disebut Tujuan Kurikuler, yaitu merupakan rumusan tujuan pelatihan
yang lebih bersifat spesifik yang perlu dicapai setelah menyelesaikan
seluruh pokok bahasan atau materi pelatihan. Rumusan Tujuan
Pelatihan Khusus lebih menekankan pada perubahan perilaku yang
dapat diobservasi setelah mengikuti pelatihan dalam kurun waktu
tertentu sesuai dengan "kompetensi" yang diharapkan dalam
menjalankan tugas dan fungsi sosial peserta pelatihan.
• Tujuan Pokok Bahasan/Sub Pokok bahasan; merupakan rincian
rumusan tujuan pelatihan berdasarkan pokok-pokok bahasan yang ada
dalam upaya mencapai tujuan pelatihan khusus dan tujuan pelatihan
umum.
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan
merumuskan tujuan, yaitu:
• Jenis Tujuan Pelatihan, yaitu hendaknya jenis tujuan pelatihan
harus mencakup Pengetahuan (P), Sikap (S) dan Ketrampilan (K) dan
hasil yang diharapkan merupakan perubahan tingkah laku yang dapat
diobservasi. Hal ini akan mempengaruhi baik materi maupun metoda
pelatihan.
• Kedalaman Tujuan Pelatihan, yaitu hendaknya kedalaman tujuan
pelatihan dijadikan dasar dalam menentukan langkah yang diperlukan.
Semakin "dalam" tujuan pelatihan semakin rumit untuk mencapainya,
sehingga akan mempengaruhi materi maupun metoda pelatihan.
• Sumberdaya yang tersedia, dalam merumuskan tujuan pelatihan
hendaknya juga mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia,
terutama sumberdaya keuangan yang dapat mendukung
penyelenggaraan pelatihan; yaitu tidak terlalu ambisius dan tidak
terlalu minimalis.
• Waktu; faktor waktu juga sangat menentukan dalam merumuskan
tujuan pelatihan
• Peserta Pelatihan; faktor peserta juga sangat berpengaruh di dalam
merumuskan tujuan pelatihan baik dilihat dari latar belakang,
pengalaman, usia dan lain sebagainya. Dalam Pendidikan Orang
Dewasa, rancangan belajar tidak ditekankan pada isi, namun lebih
pada proses yang menyertainya.
• Metoda dan Media; yaitu bahwa dalam menyusun materi pelatihan
hendaknya juga mempertimbangkan kesesuaian metoda dan media
yang ada.
• Ketersediaan Pelatih; adakah pelatih yang mempunyai kualifikasi
sebagaimana yang dikehendaki dalam pencapaian tujuan yang
diharapkan.
• Evaluasi Pelatihan; yaitu bahwa faktor yang ikut mempengaruhi
perumusan tujuan adalah kompleksitas penyelenggaraan evaluasi baik
dari sisi isi evaluasi maupun proses yang harus ditempuh.
Transparansi 10 :
Menentukan & Memprioritaskan Isi/Muatan Materi Pelatihan
Kesalahan umum yang tejadi dalam merancang pelatihan yaitu adanya
kecenderungan untuk memberikan materi atau muatan yang demikian banyak
dan kurang terfokus dalam waktu yang relatif singkat. Pada hakekatnya
tidaklah perlu untuk "memberikan banyak materi" dalam satu waktu tertentu.
Manajemen Training - 57
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Pada dasarnya, bilamana penjajagan atau identifikasi kebutuhan pelatihan
dilakukan dengan baik dan benar serta perumusan tujuan pelatihan dan
tingkat kedalamannya disusun dan dirumuskan dengan baik, maka
sebenarnya sudah dapat teridentifikasi potensi isi materi pelatihan yang
diharapkan.
Langkah-langkah konkrit yang dapat ditempuh untuk menyusun dan
mengembangkan materi pelatihan antara lain meliputi:
• Berdasarkan pada langkah identifikasi kebutuhan pelatihan, informasi
yang terkumpul dapat dipilah-pilahkan ke berbagai klasifikasi bidang
yang sejenis.
• Dari klasifikasi permasalahan sejenis tersebut kemudian rumuskan
tujuan pelatihan dengan tingkat kedalaman yang diharapkan. Teknik
yang dapat dipergunakan untuk ini adalah analisis pohon masalah dan
analisis pohon harapan atau pohon tujuan.
• Buatlah suatu daftar berbagai kemungkinan bidang topik materi
pelatihan sesuai dengan "klasifikasi permasalahan atau kebutuhan
yang teridentifikasi" dan "mengarah kepada tujuan pelatihan".
• Berdasarkan Daftar Kemungkinan Topik tersebut di atas kemudian
lakukan prioritas topik pelatihan yang didasarkan kepada "tuntutan
kompetensi" yang diharapkan dari "uraian tugas yang ada" yang dapat
dikategorikan dalam tiga kategori sebagai berikut :
o Topik atau materi pelatihan tersebut "baik" untuk dipelajari.
o Topik atau materi pelatihan tersebut "berguna" untuk dipelajari
o Topik atau materi pelatihan tersebut "harus" dipelajari
Lihat gambar sebagai berikut:
• Kemudian buatlah daftar "urut" berdasarkan skala prioritas. Makin
penting materi tersebut atau bersifat keharusan atau mutlak makin
tinggi kedudukannya dan "materi yang bersifat baik" makin diurutan
yang paling bawah.
• Kemudian berdasarkan "bidang isi/topik" topik, buat dan susunlah
perincian yang makin detail untuk setiap bidang isi/topik, ke dalam
bentuk "sub topik" dan "sub-sub topik".
• Kemudian lakukan pengkajian ulang langkah-langkah tersebut dengan
mengajukan dan menjawab pertanyaan pokok yang relevan (Key
Relevant Questions):
Manajemen Training - 58
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
o Apakah pemilihan bidang topik tersebut di atas mampu
menjawab dan relevan dengan kebutuhan?
o Apakah pemilihan bidang topik tersebut mampu mencapai
tujuan yang telah dirumuskan?
o Apakah bidang-bidang topik materi tersebut "hanya" akan
dibahas dan dilaksanakan dalam satu kesempatan pelatihan?
o Ataukah akan dilakukan secara "serial" yang berkesinambungan
dalam program jangka panjang?
o Ataukah akan dipilah-pilah sesuai dengan Bidang Topik yang
dilakukan secara berurutan?
Melihat uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam
menyusun dan menetapkan "isi pelatihan" ada berbagai faktor yang perlu
dipertimbangkan, yaitu:
• Kebutuhan Pelatihan.
• Tujuan pelatihan; yang meliputi jenis tujuan pelatihan dan tingkat
kedalaman tujuan pelatihan.
• Peserta; walaupun materi pelatihan telah disusun berdasarkan
kebutuhan pelatihan tetapi ternyata kemampuan peserta untuk
"menerima" materi pelatihan dapat menjadi "faktor penentu" di dalam
merumuskan materi pelatihan.
• Penyusunan materi atau isi pelatihan hendaknya mengandung tiga
domain tujuan pelatihan.
• Materi atau isi pelatihan hendaknya juga "mampu melibatkan
peranserta" peserta pelatihan.
• Partisipasi peserta pelatihan dalam menyusun dan mengembangkan
materi pelatihan.
• Ketersediaan sumberdaya, baik yang menyangkut pelatih atau
fasilitator, keuangan dan waktu yang tersedia.
Membangun Hubungan Logis dan Urutannya
Berdasarkan pada langkah tersebut di atas kemudian lakukan analisis
hubungan antar bidang topik/isi yang telah disusun dan menyusun urutanurutan
logisnya. Pada dasarnya dalam membangun hubungan logis dan
urutannya; dapat ditempuh dalam dua tahap, yaitu :
• Hubungan logis dan urutannya berdasarkan antar bidang topik/isi
• Hubungan logis dan urutannya berdasarkan pada satu bidang topik/isi
yang dipecah menjadi sub topik yang lebih rinci
Cara yang dapat ditempuh untuk menguji hubungan logis dan urutannya
adalah dengan melihat hubungan "sebab-akibat"
Manajemen Training - 59
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Transparansi 11 :
Transparansi 12 :
Pada umumnya garis besar isi Kerangka Acuan Pelatihan (ToR) ini meliputi
pokok pokok sebagai berikut:
• Latar Belakang/Pendahuluan (Mengapa); menguraikan tentang
alasan atau permasalahan yang dihadapi - khususnya permasalahan
yang berkaitan dengan Pengetahuan (P), Sikap (S) dan Ketrampilan (K)
baik secara perorangan maupun unit tertentu dalam lembaga tersebut
- oleh suatu lembaga atau instansi ataupun kelompok yang dapat
menghambat upaya-upaya pencapaian tujuan lembaga atau instansi
tersebut. Pada umumnya disebut dengan "Kebutuhan Pelatihan.
Disamping itu, disinggung pula beberapa alternatif yang diupayakan
untuk memecahkan masalah tersebut serta tujuan atau harapan yang
ingin dicapai melalui upaya-upaya tersebut. Salah satu alternatifnya
adalah melalui kegiatan pelatihan.
• Tujuan Pelatihan (Untuk Apa); menguraikan tentang harapan yang
ingin dicapai atau mengubah sesuatu sesuai dengan standard yang
diharapkan melalui kegiatan pelatihan. Dalam merumuskan Tujuan
Manajemen Training - 60
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Pelatihan, yang perlu diingat adalah sebagaimana telah diuraikan
dalam "Perumusan Tujuan Pelatihan" yang harus mengandung tiga (3)
domain tujuan pelatihan; yaitu Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan.
Secara umum, dalam Kerangka Acuan Pelatihan (ToR) Tujuan
Pelatihan hendaknya dirumuskan dalam bentuk:
o Tujuan Umum Pelatihan; menguraikan tujuan jangka
panjang yang dapat memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan unit atau tujuan lembaga.
o Tujuan Khusus Pelatihan; penjabaran lebih rinci dan detail
dari tujuan umum pelatihan yang bertsifat operasional atau
berbentuk tingkah laku, dapat diobservasi/diamati dan dapat
dinilai.
• Pokok Bahasan/Materi Pelatihan (Apa); menguraikan beberapa
materi pokok yang harus dibahas atau disajikan selama
berlangsungnya pelatihan. Secara umum materi tersebut hendaknya
mengandung tiga domain tujuan pelatihan, yaitu topik atau materi
yang dapat "mengubah" perilaku, pengetahuan, ketrampilan dan sikap
peserta pelatihan. Rincian Pokok Bahasan/Materi Pelatihan yang
mencakup Sub Pokok Bahasan dan Sub-sub Pokok Bahasan perlu
disampaikan secara terpisah dengan menggunakan bentuk "Formulir
Kurikulum".
• Pendekatan dan Metodologi Pelatihan (Bagaimana);
menguraikan secara singkat prinsip prinsip pendekatan yang dianut.
Dalam hal ini pendekatan pokok yang dianut adalah pendekatan
partisipatif melalui proses daur belajar berdasarkan pengalaman
(Experiential Learning Cycle) dengan menggunakan berbagai metoda
dan teknik pelatihan.
• Peserta Pelatihan dan Fasilitator (Siapa); menguraikan secara
singkat tentang peserta dan fasilitator pelatihan yang mengandung
beberapa pokok antara lain meliputi jumlah peserta dan fasilitator,
kriteria atau persyaratan (kualifikasi) peserta dan fasilitator yang
diharapkan terlibat dalam pelatihan tersebut.
• Waktu dan Tempat Pelatihan (Kapan dan Dimana); menguraikan
secara singkat tentang waktu penyelenggaraan pelatihan, kebutuhan
jumlah jam efektif proses pembelajaran selama pelatihan serta
keterangan tempat penyelenggaraan pelatihan. Jadwal pelatihan
disusun secara umum karena rincian jadwal pelatihan akan disusun
bersama.
• Sumberdana dan Pembiayaan (Berapa); menguraikan secara
singkat tentang sumber dana yang mendukung terselenggarakannya
pelatihan ini dan jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk
penyelenggaraan pelatihan tersebut. Untuk mendukung adanya
"transparansi" maka perlu dicantumkan pula perincian dana
penyelenggaraan pelatihan ini.
Lampiran
Untuk lampiran sengaja tidak kami sampaikan pada modul ini, dengan
pertimbangan membuka kreatifitas bagi masing-masing fasilitator, tetapi
kami tetap menyediakannya jika dibutuhkan, hubungi saja Bakornas LPL HMI
dengan kode : MDL.MT/PP/2006 (untuk bentuk Power Point) dan
MDL.MT/PDF/2006 (untuk bentuk Adobe Acrobat).
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengelola Latihan
Himpunan Mahasiswa Islam
Penutup
Mengelola Program Pelatihan Partisipatif tidak jauh berbeda dengan
mengelola sebuah proyek atau program tertentu. Namun demikian mengelola
program pelatihan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sederhana
hingga banyak dikesampingkan. Hal ini ditengarai dengan tingkat keseriusan
dan komitmen dari berbagai pihak. Banyak pihak lebih memperhatikan dan
lebih mengutamakan (serta menguntungkan) "mengelola proyek fisik"
daripada "proyek atau program pengembangan sumberdaya manusia melalui
pelatihan". Disamping itu, jal ini tercermin pula dalam penyediaan atau
alokasi dana untuk komponen pelatihan, baik bagi staf atau pelatihan bagi
kelompok sasaran.
Banyak pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengelola program pelatihan.
Salah satunya adalah Pendekatan Pelatihan Sistematis (Sistematic Training
Approach) yang menghendaki adanya komitmen dari seluruh jajaran dalam
upaya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan "Pengetahuan,
Sikap/Perilaku dan Ketrampilan" dalam mencapai tingkat kinerja aparat yang
diharapkan. Mengelola program pelatihan, bukan hanya tanggung jawab
"Petugas atau Ahli Pelatihan" saja, namun menjadi tanggung jawab dan
komitmen semua pihak. Komitmen tersebut, khususnya komitmen dari
Pimpinan Lembaga, merupakan suatu "pra-kondisi" sebelum melakukan
program pelatihan, sejak dari menemukenali permasalahan, alternatif
pemecahan masalah melalui pelatihan, pelaksanaan, pemantauan sampai
dengan tindak lanjut hasil di dalam kegiatan pekerjaaan keseharian.
Agar supaya "hasil pelatihan" mempunyai dampak yang signifikan, maka
peluang yang kondusif untuk mempraktekkannya dalam "pekerjaan seharihari"
perlu diciptakan. Karena seringkali ditemukan banyak peserta pelatihan
tidak bisa mempraktekkannya karena "sistem lain" yang kurang mendukung.
Untuk itu maka proses refleksi perlu dilakukan secara terus menerus guna
melakukan perbaikan secara bertahap dan berkesinambungan.